oleh

Bawaslu Kota Balam Tancap Gas

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung, menggelar Deklarasi Gerakan Kelurahan Anti Politik Uang yang berlokasi di Lapangan Baruan Ria, Karang Maritim, Panjang, Bandar Lampung. Rabu(4/12)

Agenda tersebut digelar dalam rangka memberikan pendidikan politik dan juga menggaungkan gerakan tolak politik uang, karena Bawaslu sendiri menilai wilayah kecamatan panjang sendiri menjadi salah satu daerah yang sangat rentan perihal praktik politik uang.

Chandrawansyah, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung itu menjelaskan, ada tiga lokasi yang masuk dalam catatan khusus oleh Bawaslu, yang mana titik lokasi tersebut kerap terjadi kampanye yang berbau politik uang yang jelas melanggar peraturan KPU.

“Melihat dari pemilu dan pilkada sebelumnya, ada beberapa tempat yang patut kami berikan catatan khusus, diantaranya yakni kecamatan Panjang, Teluk betung Timur, dan Telukbetung Barat,” Kata ketua Bawaslu itu.

Baca Juga :  Riana Arinal Siap Salurkan Bantuan Masker dan Telur dari Poltekes dan PT Malindo Feedmil

Tetapi, kata Chandra, tidak seluruh wilayah di kecamatan tersebut rawan dengan politik uang. Aksi tabur uang dalam kampanye hanya ada di beberapa kelurahan dalam tiga lokasi.

“Memang semuanya di tiga kecamatan itu daerah rawan, tapi hanya ada beberapa daerah yang kami pelototi, dan akan kami gaungkan berkaitan dengan tolak politik uang. Karena pilkada dan pemilu kemarin ada beberapa kasus yang kami tangani berkaitan dengan politik uang,” Paparnya.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa dalam pantauan Bawaslu, di beberapa kecamatan tersebut terdapat banyak laporan warga terkait kecurangan dalam kampanye. Walaupun secara hukum tidak bisa kami buktikan namun ada laporan-laporan dari warga, jika ada bukti bentuk rekaman video bisa dipidanakan.

Baca Juga :  PH Desak Berkas H Darusalam Segera P21

Lanjutnya, ada beberapa point yang tidak diperbolehkan KPU dalam kampanye, bukan hanya politik uang saja, namun berbentuk pembagian sembako dan sejenisnya.

“Kita bisa lihat, di pasal 187 A, UU No. 10 Tahun 2016 sudah jelas, bahwa bagi orang yang memberikan maupun menerima itu ada unsur pidana pemilunya 36 sampai dengan 72 bulan hukuman atau pidana pemilunya. Sehingga masyarakat juga harus memahami juga, bahwa unsur pidana mudah dibuktikan,” Jelasnya.

Seandainya, dengan ada bukti seperti rekaman video ajakan memilih dengan memberikan sejumlah materi dalam 1X24 Jam akan langsung kita proses di sentra Gakkumdu. (Refky)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed