oleh

Mediasi Buntu, Warga Sidodadi Asri Ancam Demo PTPN VII

LAMPUNG SELATAN –Ribuan massa yang tercatat warga Sidodadi Asri, Lampung Selatan, akhirnya menggelar aksi demo di kantor Pengadilan Negeri (PN) Lampung Selatan, menuntut kejelasan hak guna lahan yang selama ini diklaim PTPN VII.

Lantaran tidak mendapatkan solusi pada mediasi di PN, massa mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar, sampai PTPN VII memenuhi tuntutan.

Sumarno tokoh masyarakat Sidodadi Asri menegaskan, jika tuntutan tidak segera diindahkan, maka seluruh warga Desa Sidodadi Asri akan melakukan aksi besar-besaran ke pemerintah daerah dan juga ke kantor PTPN VII.

“Kalau memang tidak ada kejelasan, sesuai tuntutan kita semua, maka kita akan lakukan aksi demonstrasi ke berbagai pihak terkait. Bila perlu sampai ke Pemerintah Provinsi hingga pusat,” kata Sumarno, di lokasi demo, Rabu (4/12).

Sementara, hasil media antara perwakilan massa tidak membuahkan hasil, pasalnya pihak PTPN VII tidak hadir.

Mendengar kabar tersebut, ribuan massa sempat emosi dan nyaris ricuh. Beruntung aksi tersebut berhasil diredam tokoh masyarakat.

“Kita sudah hadir melakukan mediasi bersama beberapa perangkat, di antaranya hadir Kapolres, kodim, ketua PN dan juga advokad yang mewakili pihak PTPN. Namun dalam forum itu kita belum mendapat hasil apa-apa, hanya saja ada penundaan hingga Januari 2020,” papar perwakilan warga Fauzin, di kantor PN Lampung Selatan.

Sementara, perwakilan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bandarlampung yang ikut mengawal proses advokasi sengketa lahan warga dengan PTPN 7, Sapriyansah mengatakan pihaknya ia bersama sahabat-sahabat nya sekitar dua hari yang lalu memdapat info persoalan ini dan mereka langsung datang ke lokasi.

“Yang jelas kami kader PMII dari Bandar Lampung terpanggil secara kemanusiaan, menolak adanya penggusauran terhadap 442 Kepala Keluarga (KK) dan ada sekitar kurang lebih 1.500 warga yang mendiami desa ini,” kata Sapriansyah.

Menurut Sapri, ke depan pihaknya akan terus melakukan pendampingan, terutama kajian-kajian dan lain-lain akan menjadi pertimbangan kita semua untuk membantu warga.

“Yang jelas rakyat jangan sampai terkungkung karena persoalan Undang-undang yang di berlakukan di negara ini, karena jangan sampai sisi lain seperti kesejahteraan rakyat dan juga tatanan sosial yang akan menjadi rusak,” tutupnya. (refky/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed