oleh

Galaknya Bawaslu Pesibar, Ancam Balon dan Parpol Jual Beli “Perahu”

Pesisir Barat – Menjelang Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menyampaikan dan mengingatkan Partai Politik dan calon Kepala Daerah agar tidak melakukan praktik”Mahar Politik” pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020 ini.

Sayangnya, peringatan baru sebatas imbauan oleh Bawaslu setempat.

Imbauan disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Heri Kiswanto, Rabu(12/2)

“Bawaslu Pesisir Barat mengimbau kepada Partai Politik tidak memberlakukan mahar politik dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2020,” tegasnya.

Heri menyebutkan ada sanksi yang bisa diberikan kepada parpol maupun bakal calon jika kedapatan melakukan praktik “jual beli” perahu (rekomendasi parpol), yakni dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Jika terbukti, jelas Heri, maka calon atau pasangan calon, sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pencalonannya dapat dibatalkan.

Selain itu, anggota parpol atau anggota gabungan parpol yang menerima imbalan dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan pilkada, dapat dipidana 72 bulan dan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dia menegaskan Bawaslu Pesisir Barat memang tidak akan mencampuri proses penjaringan yang dilakukan parpol. “Tapi kalau ada laporan tentu kami akan proses, tegas HK sapa akrabnya. (Rls/Ref)

Tulis Komentar

News Feed

Artikel ini telah dilihat : 17 kali.