oleh

DPP AWPI Ajak Pers di Lampung Menyoroti Lebih Keras Perbuatan Tercela Kepala Daerah

Bandar Lampung – Ketua DPP Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Hengki Ahmat Jazuli mengajak pers di Lampung untuk lebih keras mengkritisi perbuatan tercela kepala daerah yang memanfaatkan bansos Covid-19 untuk kepentingan politik diri sendiri dan dinasti.

“Kepala daerah yang melakukan ini, selayaknya tidak dipilih lagi. Jadi, jika pihak yang terkait dengan pelanggaran ini tidak bisa menindak, maka sebaiknya pers melakukan tugasnya, yakni mencerdaskan masyarakat dengan menyebarluaskan perbuatan mereka,” tegas Hengki, Minggu (03/05).

Menurut Hengki, harus ada upaya yang dilakukan untuk menghentikan perbuatan tercela ini. Dia mengajak pers sebagai ujung tombak demokrasi aktif mengabarkan perbuatan kepala daerah yang dengan sengaja memanfaatkan momentum kesulitan masyarakat di tengah badai Pandemi Covid-19.

“Masyarakat harus dicerdaskan. Dan pers seharusnya mampu menjelaskan hal ini, bukan malah mendiamkan. Sekali lagi, harus ada hukuman sosial yang keras oleh pers agar masyarakat tidak salah memilih,”jelasnya.

Sebelumnnya, Bawaslu RI menilai ada lima kepala daerah di Lampung yang memanfaatkan bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan politik pilkada sebagai perbuatan sangat tidak beretika.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo menyatakan perbuatan lima kepala daerah yang menyisipkan foto diri sebagai perbuatan sangat tak beretika

“Walau belum bisa ditindak, hal itu sangat tak beretika. Seharusnya tak perlu pakai foto kepala daerah, cukup lambang pemerintahannya saja,” tegasnya.

Kabupaten Pesawaran, Waykanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, serta Kota Bandarlampung.(IWA)

Tulis Komentar

News Feed