oleh

Kepala Daerah Tak Beretika Manfaatkan Bansos: Ketua DPP AWPI: Harus Ada Hukuman, Jangan Dipilih

Bandar Lampung – Bawaslu RI sebut lima kepala daerah di Lampung yang memanfaatkan bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan politik pilkada sebagai perbuatan sangat tidak beretika.

Terkait hal itu, Ketua DPP Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Hengki Ahmat Jazuli menimpali dengan menyebutkan perbuatan lima kepala daerah itu sebagai perbuatan bodoh yang menghinakan masyarakatnya sendiri.

“Kepala daerah yang melakukan ini, selayaknya tidak dipilih lagi. Jadi, jika pihak yang terkait dengan pelanggaran ini tidak bisa menindak, maka sebaiknya pers melakukan tugasnya, yakni mencerdaskan masyarakat dengan menyebarluaskan perbuatan mereka. Harus ada hukuman yang tegas untuk menghentikan ini. Pers seharusnya bisa,” tegas Hengki, Minggu (03/05).

Baca Juga :  Dicari! Anggota DPRD Kota Metro yang Berani Bongkar Mafia Proyek

Sebelumnya anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo menyatakan perbuatan lima kepala daerah yang menyisipkan foto diri sebagai perbuatan sangat tak beretika

“Walau belum bisa ditindak, hal itu sangat tak beretika. Seharusnya tak perlu pakai foto kepala daerah, cukup lambang pemerintahannya saja,” tegasnya.

Sesuai Pasal 71, Ayat (3), UU Pilkada, petahana dilarang membuat program atau kegiatan pemerintah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bawaslu mencatat ada lima daerah yang diduga mendopleng bantuan Covid-19, yakni Kabupaten Pesawaran, Waykanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, serta Kota Bandarlampung.(IWA)

Tulis Komentar

News Feed