oleh

Apa Kabar Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Proyek Land Clearing?

-Opini-59 views
Oleh : Gindha Ansori Wayka

 

KAMIS, 30 April 2020. Seorang terdakwa kasus korupsi melakukan sujud syukur setelah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang. Sontak, publik pun terhenyak, dan belakangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan akan menyiapkan memori kasasi ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya, kasus ini telah memutus sejumlah terdakwa ke penjara. Namun beda dengan terdakwa S, ia divonis bebas dalam perkara korupsi Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I Bandara Radin Inten II tahun 2014 dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp8.750.000.000.

Mengapa bisa demikian?

Di persidangan, JPU berusaha membuktikan bahwa terdakwa S diduga turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Baca Juga :  New Normal: Untuk Siapa?

JPU menuntut terdakwa pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dengan denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan penjara.

Namun pembuktian oleh JPU kandas kandas di persidangan akhir. Majelis hakim pada sidang putusan berkesimpulan sebaliknya; menyatakan terdakwa terbukti secara sah tidak bersalah.

Menggores Rasa Keadilan Masyarakat

Atas putusan ini, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung menyampaikan rasa prihatin. KPKAD menilai vonis bebas telah menggores semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPKAD Lampung menyatakan ada yang ganjil dari putusan bebas terhadap terdakwa S yang tidak linier dengan putusan-putusan terhadap terdakwa sebelumnya dalam perkara yang sama.

Sebelumnya, diketahui dua terdakwa telah menjalani masa hukumannya di penjara. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung dan Direktur PT Daksina Persada.

Dorong JPU Ajukan Kasasi

Tanpa bermaksud untuk memaksakan hukum atau mengintervensi agar seseorang dihukum, KPKAD mendorong rencana JPU akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Baca Juga :  New Normal: Untuk Siapa?

KPKAD juga memaklumkan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas,

Namun KPKAD menyatakan perlunya upaya untuk menguji apakah putusan ini benar secara hukum, apalagi ini terkait dengan perkara korupsi yang telah mengirimkan para terdakwa sebelumnya ke penjara. Untuk mengujinya, KPKAD mendorong JPU mengambil langkah hukum: kasasi ke Mahkamah Agung.

KPKAD meminta JPU “melawan” dengan menyiapkan dalil dan bukti-bukti yang lebih menguatkan, sehingga diyakini dapat membuktikan bahwa perbuatan yang bersangkutan sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan atas Putusan Bebas dapat dilakukan upaya Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Baca Juga :  New Normal: Untuk Siapa?

Terkait hasil putusan MA nanti (inkracht/berkekuatan hukum tetap), misalnya ternyata Mahkamah Agung membuktikan perbuatan S terlibat karena dianggap turut serta, maka KPKAD Lampung mendesak agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang) agar diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY).

KPKAD berharap, Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam proses pencarian keadilan dapat bebas dari berbagai intervensi, sehingga dapat memberikan putusan yang benar dan berkeadilan.
Dalam kaitan hal ini, KPKAD akan selalu melakukan proses pemantauan agar hukum dapat tegak tanpa intervensi dan Mahkamah Agung tetap menjadi palang pintu pencari keadilan sejati atas perkara ini.(***)

 

 

  • Koordinator Presidium KPKAD Lampung
Tulis Komentar

News Feed