oleh

Dugaan Pungli BLT-DD Baturaja Digiring ke Ranah Hukum

PESAWARAN – Dugaan pungutan liar (Pungli) atas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Baturaja, Kecamatan Waylima, Pesawaran berbuntut panjang.
Pasalnya, Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah atas dugaan pungli yang diduga dilakukan aparatur pekon.

“Kita meminta penegak hukum Kejari juga Polres melakukan langkah-langkah hukum terkait temuan tersebut,” tegas Kadiv Jaringan SIKK-HAM Lampung M Fattir, saat dihubungi via telepon, Senin (29/6).
Fattir juga memastikan pihaknya akan mengawal temuan ini.

“Akan kita kawal sampai ranah hukum,” tegasnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Baturaja, Kecamatan Waylima, Pesawaran beraroma pungutan liar (Pungli).

Baca Juga :  Polres Waykanan Gelar Latihan Simulasi Pengamanan TPS

Pungli yang diduga dilakukan oknum kepala dusun (kadus) ini senilai Rp800 ribu, dari jumlah penerima BLT-DD sebesar Rp1,2 juta.

Salah seorang penerima BLT-DD Pekon Baturaja, yang meminta namanya disamarkan mengungkapkan, dirinya diminta potongan sebesar Rp800 ribu oleh oknum Kadus (NI), dengan alasan akan dibagikan kembali oleh kepala pekon.

Namun, sumber mengaku menolak karena tidak ada aturan yang mengharuskan ada potongan.
“Usai mengambil bantuan di Bank BRI Gedongtataan pada hari Jumat sebayak Rp.1,2 juta, saya diminta oleh kadus yang berinisial (NI), dengan alasan akan dibagi ratakan oleh kepala desa,” ungkap Sumber, Sabtu (27/6).

Anehnya, kata Sumber, hingga saat ini dirinya dan juga penerima bantuan lainnya tidak mengetahui akan dibagikan kepada siapa pemotongan dana bantuan itu.

Baca Juga :  Dikira Ikan Besar, Seorang Nelayan di Pantai Saumil Tanggamus Diserang Buaya

“Ketika saya tanya akan dibagi ratakan kepada siapa di jawab aparatur desa, itu nanti kepala desa yang mengaturnya,” jelasnya.

Bukan hanya itu, ungkapnya, sejumlah penerima BLT-DD tidak memiliki kartu ATM, padahal penerima bantuan memiliki buku rekening.

Diduga, ATM dan buku rekening dikuasai dikuasai oleh aparatur desa.
“Saya hanya pegang copynya saja karena buku rekening BLT DD diminta kembali oleh aparatur desa,” terangnya.
Terkait hal ini, aparatur Pekon Baturaja belum berhasil dikonfirmasi. (Maung/JJ).

Tulis Komentar

News Feed