oleh

PT PLN yang Disurati, LSM yang Balas Menyurati, Ada Apa dengan Pemasangan Kwh di Mesuji

Mesuji – Peristiwa ini sangat aneh sekali dan sepertinya sebuah tindakan yang bodoh. Kira-kira masuk akal tidak, jika ada kepala desa yang menyoal tidak terealisasinya pemasangan listrik di desanya kepada PT PLN, malah disurati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sementara, jawaban PLN yang ditunggu-tunggu tak pernah ada.

Peristiwa ini terjadi di Mesuji. Dua kepala desa di Kecamatan Rawajitu Utara, mengaku bahwa surat resmi pengaduannya terkait pemasangan listrik kepada PT PLN, malah dibalas datangnya surat dari i LSM bernama Gerakan Pemuda Anti Anarki dan Provokasi (Gardapro) yang beralamat di Jl. Pendidikan Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kedua kades yang menerima “surat cinta” itu adalah Kades Sidang Iso Mukti, Jumiran dan Kades Panggungjaya, Ate Rukmana.

Keduanya pun mengadukan hal tersebut kepada Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Provinsi Lampung, Untung di kantornya, Simpang Pematang, Mesuji, Jumat (3/7/2020).

Baca Juga :  Bambang Irawan Pimpin Golkar Waykanan

Sebelumnya, kedua kades itu telah menyurati PLN terkait pemasangan kWh meter yang sampai saat ini belum terpasang.

“Aneh ya pak, kami yang menyurati PLN sampai ke pusat dan memberi tembusan ke berbagai instansi, lah sekarang tiba-tiba ada satu bundel surat datang ke desa kami masing-masing dari LSM Gardapro itu, membantah semua laporan kami,” kata Jumiran yang diaminkan rekannya, Ate Rukmana.

Jumiran mengaku menerima surat bantahan dari Gardapro pada dua hari lalu.

“Isinya, semua membantah apa yang kita laporkan dan surati ke PLN pusat. Juga tembusannya persis sama dengan tembusan surat kami yang kami kirim ke PLN pusat,” ujarnya.

Padahal, lanjut Jumiran, dirinya dan Kades Panggungjaya Ate Rukmana tidak pernah bertemu dengan LSM tersebut.

Baca Juga :  Gubernur Serahkan Sapi Kurban Dari Presiden RI Kepada Jamaah Masjid Al-Mu'Minun Way Jepara

“Saya tidak pernah bertemu dengan LSM itu. Denger namanya saja baru sekali ini,” ucapnya.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPD LAI Provinsi Lampung Untung SP meminta kedua kepala desa tersebut untuk tidak takut dan tidak khawatir.

“Ya jangan takut. Kalau kita berjuang untuk kebenaran, kita ikhlas saja, kita pasti tidak tinggal diam. Karena masyarakat menjadi korban,” katanya.

Dan ternyata Untung juga mengaku menerima surat serupa dari Gardapro.

“Ya sama saja. Kami juga dapat surat itu. Setelah mendampingi warga sampai ke Jakarta bertemu Ketua DPP LAI Letjen Joni Lubis dan menyurati PLN, tiba-tiba muncul surat ini dari LSM yang menjelaskan perihal listrik di desa-desa yang kita persoalkan. Kan aneh, PLN yang kita surati, LSM yang jawab,” ungkapnya.

Baca Juga :  Maut di Ujung Kabel Warna Putih: Sengat IRT Berhanduk Basah

Untung menilai PLN tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan di tiga desa di Kecamatan Rawajitu Utara.

“Kok malah pakai LSM. Tinggal mereka jelaskan kok kWh tidak bisa keluar berbulan-bulan meski warga sudah bayar resmi, itu ada apa? Waktu itu dijawab kehabisan stok. Tapi, anehnya banyak oknum biro berdatangan menawarkan kWh ke warga. Tapi tidak diterima lah,” ujarnya.

DPD LAI Lampung pun berencana menyurati PLN untuk kali kedua untuk segera menyelesaikan persoalan kWh meter yang belum terpasang.

Sementara Manager Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Junarwin belum dapat dikonfirmasi meski nomor WhatsApp-nya dalam keadaan aktif.(rado)

Tulis Komentar

News Feed