oleh

DPRD Didesak Stop Proyek Gedung Farmasi Pringsewu

PRINGSEWU – Pasca terkuaknya dugaan penyimpangan volume pada proyek pembangunan Gedung Farmasi milik Dinas Kesehatan Pringsewu yang dikerjakan CV Dua Puluh Delapan, DPRD setempat belum memenuhi janjinya untuk menyetop proyek senilai Rp 1, 474.991.702.79 dari yang bersumber dari APBD Pringsewu 2020 ini.

Padahal sebelumnya, Komisi III DPRD Pringsewu berjanji akan menghentikan proyek tersebut jika terbukti adanya penyimpangan.

“DPRD juga harus konsisten dengan janjinya. Tapi sampai hari ini proyek tersebut masih berjalan. Kita dukung jika DPRD menyetop proyek tersebut,” tegas Kepala Divisi Jaringan Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung, Leo Subagya, saat dimintai tanggapan via telepon, Senin (31/8).

Leo juga mengingatkan DPRD untuk terus mengawal temuan ini hingga ke ranah hukum.

“Kita juga mendukung DPRD untuk mengawal temuan ini hingga ke ranah hukum,” tandasnya.

Baca Juga :  Sumarsono: Relawan Jangan Saling Serang

Diberitakan sebelumnya, dugaan penyimpangan pada pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Farmasi milik Dinas Kesehatan Pringsewu yang dikerjakan CV Dua Puluh Delapan ini didorong ke ranah hukum.

Pasalnya, ada petunjuk awal dugaan pengurangan volume pada proyek senilai Rp1, 474.991.702.79 dari yang bersumber dari APBD Pringsewu 2020 ini.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum. Terlebih ada petunjuk awal dugaan pengurangan volume pada pelaksanaan proyek tersebut, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pembangunan,’ tegas Tim Advokasi Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung. Muhamad Fattir, saat dihubungi via telepon, Minggu (30/8).

Menurut Fattir, hasil Sidak DPRD setempat terungkap jika    terjadi pengurangan volume pada kedalaman pondasi tiang bangunan.

Untuk itu, kata Fattir, pihak Dinkes juga harus segera  menghentikan pelaksanaan proyek tersebut.

“Dinkes juga harus proaktif menyikapi temuan ini dengan menghentikan sementara pelaksanaan proyek tersebut,” tegasnya.

Baca Juga :  Beri Contoh Berdemokrasi yang Baik, Pasangan WaRu Turunkan Langsung APKnya

Diberitakan sebelumnya, dugaan adanya penyimpangan pada pelaksanaan proyek  pembangunan Gedung Farmasi di kompleks RSUD Pringsewu senilai Rp1, 474.991.702.79 milik Dinas Kesehatan Pringsewu terbukti.

Terungkap, proyek APBD Pringsewu tahun 2020 yang dikerjakan CV Dua Puluh Delapan ini terjadi pengurangan volume pada kedalaman pondasi tiang bangunan, juga terindikasi penggunaan besi yang tidak sesuai ketentuan.

“Dalam RAB kedalaman pondasi 1,5 meter. Tapi, karena saat penggalian terbentur batu cadas hingganya hanya 1 meter saja yang tergali,” ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pringsewu Aris Wahyudi, saat sidak di lokasi proyek, Rabu (26/8).

Untuk itu, Aris mendesak konsultan pengawas untuk benar-benar mengawasi pengerjaan pembangunan proyek tersebut, sekaligus meminta pihak rekanan memasang plang proyek sebagai bentuk transparansi.

“Kekurangan volume sudah dicatat oleh konsultan tadi dan akan dialihkan. Kita minta pelaksana proyek untuk memasang papan informasi serta progres dari kegiatan yang sudah dilaksanakan,” tegas Aris, didampingi Wakil Ketua Komisi III Johan Aripin dan dua anggotanya Sudiyono dan Bambang Sugeng Irianto.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran COVID-19, Setiap Kecamatan Diminta Siapkan Tempat Isolasi

Secara tegas Aris juga meminta pihak rekanan untuk mengerjakan proyek sesuai ketentuan teknis.

“Item pekerjaan ini juga mesti kita awasi bersama. Kami juga minta kepada pelaksana untuk melaksanakan pembangunan gedung farmasi ini sesuai dengan spesifikasi yang ada,” tandasnya.

Untuk diketahui, proyek Pembangunan  Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Pringsewu yang bersumber dari dana APBD tahun 2020 dengan Pagu anggaraan sebesar Rp1.475.000.000 dengan nilai penawaran sesuai Rp1, 474.991.702.79. (Her/JJ).

Tulis Komentar

News Feed