oleh

Pemkab Waykanan Gelat Rapat Pendahuluan dan Pengawasan

WAYKANAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan menggelar Rapat Pendahuluan dan Pemberitahuan Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Lampung pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, Senin (07/09/2020) di Ruang Rapat Utama Setdakab.

Hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Saipul, S.Sos.,M.IP, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, kepala dan unsur Inspektorat Daerah Kabupaten, Sekretaris DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sekretariat Daerah Kabupaten.

Dalam pengantar Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M, yang disampaikan Sekda Saipul meminta semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk menyadari bahwa jabatan yang saat ini diemban adalah sebuah amanah yang pertanggungjawabannya selain kepada Tuhan juga harus mampu mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Baca Juga :  Heboh! Ratusan Masa Unjuk Rasa Tolak Pasien Covid-19 di Puskesmas Siringbetik

“Saya menilai terjadi pelanggaran dan penyimpangan salah satunya dikarenakan tingkat pengendalian intern yang masih lemah, serta tata kelola pemerintahan yang belum mendasarkan pada aturan yang berlaku. Selain itu tentu saja disebabkan oleh prilaku dari para pemegang jabatan yang kurang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya”, ujar Sekda Saipul.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Baca Juga :  'Pilkada Lamsel' Pencalonan Hipni-Melin Terjeda

Maka efektifitas dan efisiensi Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Presiden sebagai penanggungjawab akhir Pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga sinergitas antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

”Sebagai kepala daerah maka perlu saya tekankan kembali kepada kita semua, untuk bekerja secara profesional, taat azas dan aturan serta untuk selalu mengarahkan terwujudnya birokrasi yang efisien yang diantaranya ditunjukan melalui penggunaan anggaran untuk kemakmuran masyarakat,” kata Adipati dalam sambutannya.

Baca Juga :  Kadiskes Pesibar : Hasil Tracing Sementara Terdapat 17 Orang Dinyatakan Reaktif

Rapat tersebut dari pihak Inspektorat Provinsi Lampung dihadiri oleh Tri Kancono, S.H.,M.H sebagai Supervisor, Wiku Cendikiawan Pramnusa, S.E sebagai Pengendali Teknis, Oke Dharmafitria, S.Sos.,M.Si sebagai Ketua Tim dan Anggota yang terdiri dari Agung Prianto, S.E.,M.M, Reni Syafutri, S.Hut.,M.M, I Gede Candra Wikanaya, S.H.,M.H serta Arsyad, S.E.(ym)

Tulis Komentar

News Feed