oleh

Sujadi Merespon Positif Sikap Fraksi-fraksi

PRINGSEWU – Bupati Pringsewu Hi. Sujadi merespon positif seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pringsewu yang disampaikan pada rapat paripurna Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Pringsewu tahun 2020 pada Senin (7/9/20) lalu.

Jawaban bupati disampaikan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman didampingi Wakil Ketua II Rizky Raya.

Sujadi datang didampingi jajaran pemkab dan muspida, Selasa (8/9/20).

Bupati Pringsewu mengapresiasi pemandangan umum F-PDIP yang meminta pemkab berusaha menggali sumber pendapatan daerah PAD melalui sektor pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan UMKM.

Sujadi membeberkan bahwa pihaknya telah melancarkan sejumlah kemudahan birokrasi perizinan demi menggairahkan investasi di daerahnya.

“Saat ini izin usaha bisa dilakukan secara online,” katanya.

Menjawab pemandangan F-PG, Hi. Sujadi menjelaskan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2020 disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan RPJMD, rencana strategis, proses perencanaan, RKPD, dan KUA PPAS yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas dan transparasi anggaran.

Baca Juga :  Bupati Dewi Handajani Berikan Bantuan Ke Lima Ponpes

Terkait pemandangan umum F-PKB, Sujadi mengatakan Pemkab Pringsewu berupaya menggali sumber-sumber pendapatan, baik dari PAD maupun dari dana transfer pemerintah pusat, yang seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menjawab pemandangan umum F-Gerindra dan F-PKS, Bupati Pringsewu mengatakan APBD Perubahan 2020 dapat ditata sesuai dengan program prioritas yang mendesak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan dan penanggulangan serta penanganan Covid-19, bahwasanya sebelum perubahan, APBD 2020 adalah sebesar Rp.113.808.803.271,00, dan pada perubahan ini mengalami penurunan menjadi Rp.90.320.046.861,00.

Sementara itu atas pemandangan F-PAN, diantaranya terkait dengan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, bupati membenarkan bahwa masa jabatan sekda per-10 Juni 2020 sudah 5 tahun. Dan sesuai ketentuan bahwa 3 bulan sebelum berakhir akan dilakukan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, pihaknya telah mengajukan kepada Gubernur Lampung dan KASN untuk dilakukan evaluasi dan sudah mendapat persetujuan sehingga sekarang dalam proses persiapan evaluasi.

Baca Juga :  Desa Mulya Agung Telah Diresmikan Menjadi Kampung Tangguh Nusantara

Dan, terhitung sejak 7 September 2020 telah ditunjuk Hasan Basri, SE, MM dengan jabatan definitif Asisten Administrasi Umum sebagai Plh Sekdakab Pringsewu sesuai Surat Perintah Bupati No.830.5/098/B.04/2020. Hal ini dilakukan mengingat Drs.A.Budiman PM, MM yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah definitif mengajukan pindah ke Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan pengajuan Pj Sekretaris Daerah kepada Gubernur Lampung dan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.

Bupati Pringsewu pada kesempatan tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada F-Partai Demokrat yang telah memberikan dukungan dalam rangka optimalisasi pendapatan. Pemkab Pringsewu akan selalu berupaya untuk memperhatikan skala prioritas dalam menggunakan anggaran tanpa mengabaikan akuntabilitas dan keterbukaan informasi pembangunan di Kabupaten Pringsewu.

Baca Juga :  Pemkab Pringsewu Gelar Diskusi Penanganan Covid-19

Sementara atas pemandangan umum F-Persatuan Pembangunan Nasdem, diantaranya terkait bidang Pekerjaan Umum, bahwasanya jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Pringsewu pada tahun 2019 lalu baru mencapai 46% sehingga masih banyak ruas-ruas jalan kabupaten yang harus ditangani. Dan, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala untuk menangani perbaikan jalan yang rusak yang menjadi kewenangan Pemkab Pringsewu. Dan kaitan dengan kualitas pembangunan jalan, akan selalu diupayakan untuk meningkatkan pengawasan agar mencapai hasil yang optimal.

Selain jawaban Bupati Pringsewu tersebut, rapat paripurna juga mengagendakan jawaban fraksi-fraksi DPRD Pringsewu atas pendapat bupati terkait penyampaian 3 Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Pringsewu. (*/h)

Tulis Komentar

News Feed