oleh

DPMP Pemkab Lambar Persiapkan Proses Pemekaran Tiga Pekon

Lampung Barat, Haluanlampung.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakan Pekon (DPMP) saat ini tengah mempersiapkan anggaran proses pemekaran Pekon di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Kabid Pemerintah Pekon di DPMP Lambar, Ruspel Gultom di ruang kerjanya Rabu (9/9/2020) mengatakan, pada tahun 2020 ada lima pekon yang mengajukan pemekaran diantaranya, Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak, Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit, Pekon Bandar Agung Kecamatan Suoh, Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau dan Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya.

Ruspel menjelaskan, dari lima pekon yang mengajukan pemekaran hanya tiga yang dinyatakan layak untuk dimekarkan yakni Pekon Bandar Agung Kecamatan Suoh, Tambak Raya Kecamatan Sukau dam Way Petai Kecamatan Sumber Jaya.

Baca Juga :  Kabar Baik, 9 Pasien Positif Covid-19 di Mesuji Kini Dinyatakan Sembuh Total

“Namun, tidak semua pekon tersebut layak untuk dilakukan pemekaran wilayah. Hal itu, karena terhambat oleh syarat adminitrasi untuk dilakukannya pemekaran. Salah satunya yakni, luas wilayah, serta jumlah penduduk,” ungkap Ruspel.

Ruspel mengaku, telah melakukan pengecekan secara administrasi yang diserahkan pihak pekon kepada DPMP, secara administrasi yang diajukan ketiga pekon tersebut sudah memenuhi syarat utama yang ditentukan, dimana setiap pekon yang akan melakukan pemekaran setidaknya harus memiliki luas wilayah 3200 hektar dan memiliki penduduk minimal 1600 KK.

“Ini syarat wajib yang harus dipenuhi, pekon induk dan wilayah pemekaran masing-masing harus memenuhi syarat minimal 800 kk dan 1600 hektar untuk luas wilayahnya,” ucapnya.

Baca Juga :  Rafa si Pasien Anak Luka Bakar Serius Akhirnya Pulang, Orang Tua Ucapkan Terima Kasih

Tahap selanjutnya kata Ruspel, pada 2021 DPMP akan membentuk tim khusus yang melibatkan beberapa leding sektor. Diantaranya menggandeng Universitas Lampung (Unila), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lambar dan Badan Petanahan Nasional (BPN).

Tim yang telah terbentuk nantinya akan bertugas melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengkroscek kebenaran data administrasi yang sudah disampaikan kan panitia pemekaran kepada DPMP.

“Kita tunggu dulu anggaran ditahun depan baru kita bergerak dengan membentuk tim khusus yang melibatkan beberapa sektor,” ujarnya.

Pihaknya mengatakan, jika dalam pemeriksaan di lapangan pekon tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan, selanjutnya proses pemekaran akan dimulai pada tahun 2022 setelah masuknya laporan dari tim khusus tersebut.

Baca Juga :  Tim Gabungan Tubaba Gelar Razia Masker

“Proses tahap pemekaran baru berjalan tahun 2022 setelah ada laporan dari penilaikan yang dilakukan oleh tim khusus ini,” pungkasnya. (Rifai)

Tulis Komentar

News Feed