oleh

Sekda Saipul Ikuti Rakor Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

WAYKANAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Saipul S.Sos., M.IP., mengikuti rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pilkada 2020 Melalui Virtual Meeting, Rabu (09/09/2020)

Turut hadir Kapolres Way Kanan, AKBP Binsar Maanurung, S.H.,S.IK.,M.Si, Dandim 0427/WK, Letkol Inf. Anak Agung Gede Rama, CP, S.Sos., M.Tr. (Han), Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan, Susilo.,S.H, Kepala BPBD, Bismijanadi S.E, Kasat Satpol PP, Drs. Nuryadin Ali Mustofa, dan Kepala Kesbangpol, Indra Zakariya Rayusman, S.H., M.H.

Pada kesempatan tersebut Menkopolhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa penundaan pilkada serentak tahun 2020 pada waktu yang lalu merupakan pilihan terbaik pemerintah bersama dengan DPR RI dan penyelenggara pemilu sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19.

Baca Juga :  KPU Lamsel Tetapkan Nanang - Pandu Sebagai Pasangan Calon Bupati

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan desember 2020 nanti, jelasnya harus dilakukan dengan syarat ketat, patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan serta tetap menjaga nilai-nilai demokrasi disetiap tahapan pilkada serentak 2020.

Pelaksanaan pilkada serentak dengan penerapan protokol kesehatan didasari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota & Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 dan Perbanwaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.

Baca Juga :  Adipati dan Juprius Melaju Pada Pilkada Mendatang

Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menegaskan bahwa kementerian dalam negeri akan bertindak tegas kepada pasangan calon baik incumbent maupun petahana yang berkali-kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 dengan mempertimbangkan opsi sanksi berupa penundaan pelantikan, mengikuti pendidikan dan pelatihan serta tidak akan memenuhi usulan penunjukan PJS oleh Gubernur apabila gubernur tidak mampu mengendalikan KDH/WKDH yang tidak taat protokol kesehataan

Muhammad Tito Karnavian meminta agar tiap-tiap daerah yang akan melakukan pilkada serentak tahun 2020 untuk melakukan rapat masing-masing dengan mengundang parpol dan kontestan untuk menyampaikan aturan-aturan sebagai contoh apabila leadnya KPUD maka temanya adalah menjelaskan terkait tahapan-tahapan dan pelaksanaan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, apabila leadnya kepolisian maka temanya adalah pengamanan pilkada. (yoni)

Tulis Komentar

News Feed