oleh

Ketua DPC Bravo5 Mesuji Harap Dinsos Dapat Alokasikan Dana JPS

-DAERAH, MESUJI-167 views

Mesuji – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bravo5 Kabupaten Mesuji, H. Debri Saputra, S.E, berharap, ke depan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mesuji dapat mengalokasikan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menjaga kemungkinan terhadap terulangnya peristiwa yang dialami Raffael.

Raffael adalah bocah berusia 6 tahun yang mengalami luka bakar serius, kondisinya sempat manirik simpati beberapa kalangan lantaran hampir hampir tak bisa dioprasi karena keterbatasan biaya, dimana orang tua dari si bocah tersebut merupakan keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.

“JPS adalah bentuk kehadiran Institusi Negara ketika insiden luar biasa menimpa masyarakat yang secara ekonomi masih lemah atau sangat lemah,” kata Debri.

“Oleh karena itu, Dinsos harus benar-benar memprioitaskannya.”

Baca Juga :  Cegah Penyebaran Covid-19, Petugas Lapas Kota Agung Lakukan Rapid Test Masal

Ditambahkan Debri, ke depan, Dinsos dapat memfokuskan hal ini agar kejadian-kajadian memilukan seperti beberapa waktu lalu tak lagi menimpa masyarakat Mesuji.

“Jangan ada kesan pembiaran,” tegas pria yang juga aktif sebagai Bandahara Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Lampung.

“Itu akan melukai perasaan Sudara-saudara kita yang secara ekonomi memang sedang lemah. Negara harus hadir.”

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mesuji, Gunarso, mengaku alokasi JPS Tahun Anggaran 2020 sebenarnya sudah disiapkan. Hanya saja, akibat refocusing anggaran terkait penanggulangan Covid-19 yang harus dilaksanakan dan mendesak, menyebabkan alokasi itu tercoret di Tim Aggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Saya bahkan sudah menyiapkan Peraturan Kepala Dinas Sosial sebagai instrumen pelaksanaan JPS dimaksud,” ujar Gunarso.

Baca Juga :  Petani di Tanggamus Keluhkan Ancaman Hama Padi yang Menyerang Sawah Mereka

Karena itu, Gunarso berjanji akan tetap menganggarkannya pada tahun 2021.

“Kita tetap akan alokasikan. Sebab selain kewajiban, ini adalah amanat Undang-undang terkait keberpihakan Institusi Negara pada rakyat miskin,” pangkas Gunarso. (Rado)

Tulis Komentar

News Feed