oleh

DPD KNPI Sikapi Pernyataan Ketua KPK

-KOTA-9 views

BANDAR LAMPUNG – DPD KNPI menyikapi pernyataan ketua KPK Firli Bahuri dan Menkopolhukam Mahfud MD terkait pilkada Lampung.

Menurut dia, wajib hukumnya bersama sama melihat, menilai dan bergerak guna memastikan pilkada Lampung berjalan baik tanpa cacat sesuai hukum dan etik.

Sebelumnya pada Kamis (06/08/2020) lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) Firli Bahuri melakukan kunjungan ke provinsi Lampung bersama Stakeholder Pemerintahan setempat dalam rangka mempertegas dan menyerukan Pilkada Bersih di provinsi Lampung khususnya.

Menurut Firli, pelaksanaan Pilkada bersih sangat penting. Dari pengalaman KPK, Pilkada bagaikan ajang penciptaan koruptor baru karena tak lama setelah terpilih, sejumlah kepala daerah bergantian menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

Baca Juga :  Polda Lampung Melaksanakan Penertiban Protokol Kesehatan

“Dalam catatan KPK, sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia menjadi tersangka kasus korupsi dan 124 di antaranya ditangani KPK. Antara tahun 2016 sampai 2019, telah 5 (lima) kepala daerah di Lampung tertangkap tangan oleh KPK,” kata Firli saat pertemuan 6 Agustus lalu.

Selain Ketua KPK, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyatakan hal serupa. Ia menyatakan bahwa Calon-calon kepala daerah 92 persen dibiayai oleh cukong dan ketika sesudah terpilih, rentan melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud. Dikutip melalui media Nasional.
Praktik semacam ini, kata Mahfud, banyak ditemukan pada sistem pemilihan langsung. Sebab para calon membutuhkan dana besar untuk bisa berkampanye di daerah pemilihan.

Baca Juga :  Mingrum Gumay Angkat Bicara Terkait Perjalanan Dinas Anggota DPRD

Menyikapi dua pernyataan tersebut, baik dari KPK maupun Menkopolhukam. Ketua DPD KNPI Kota Bandarlampung, Iqbal Ardiansyah, S.Si, M.M, menurutnya apa yang disampaikan oleh kedua pejabat penting Negera itu adalah sebuah sinyal bagi para pelaku pilkada hari ini. “Itu sinyal, atau lampu kuning lah Baik untuk penyelenggara pilkada, kontestan serta orang-orang disekelilingnya,” kata Iqbal, Selasa (15/09/2020).

Iqbal juga menjelaskan, terkait statmen tersebut, semua pihak tidak boleh menganggap itu biasa, mereka menyampaikan atas nama negara, satu ketua KPK yang satu Menteri, keduanya terlegitimasi oleh hukum dan regulasi negara.

“Mereka berkata atas analisis, data dan informasi serta fakta, maka menurut saya, ini perlu menjadi perhatian dan cacatan khusus bagi pihak-pihak yang berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh ketua KPK maupun Menkopolhukam itu,” tegas Iqbal.Ref

Baca Juga :  Sekdaprov Ajak Mahasiswa Baru Persiapkan Diri Hadapi Era Revolusi 4.0

Terakhir Ketua DPD KNPI Kota Bandarlampung itu mengatakan, menyikapi hal tersebut, Maka kita yang ada dibawah hari ini, wajib hukumnya untuk bersama-sama melihat, menilai, dan bergerak guna memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan baik dan tanpa ada kecacatan baik hukum dan etik. (Ref)

Tulis Komentar

News Feed