oleh

Tunda Pilkada!

Oleh : Iwa Perkasa

 

Haluanlampung – Desakan agar Pilkada Serentak makin deras, DPR pun tengah mempertimbangkannya, namun pemerintah masih ragu. Masihkah mau laju dengan risiko makin banyak korban yang terpapar Covid-19 atau menunda hingga situasi sedikit membaik?

Merujuk fakta yang menyatakan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia belum terkendali, maka sebaiknya pilkada ditunda. KPU sebagai penyelenggara implisit tak menolaknya. Bagi KPU, pilkada serentak melaju atau ditunda bukan ranahnya.

Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan penundaan Pilkada tidak dapat diambil oleh KPU, tapi harus disetujui bersama pemerintah dan DPR. Opsi penundaan Pilkada 2020 karena Covid-19 pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020.

“Kita lihat dari aspek hukum sebetulnya sudah diatur mekanismenya di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Maka lembaga yang berwenang mengambil keputusan itu tentu tidak hanya KPU, tetapi KPU, DPR dan Pemerintah,” kata Raka.

Terhadap berbagai permasalahan, terutama aspek kesehatan, kata Raka, pihaknya sedang berupaya mencari cara agar koordinasi yang dilakukan semua pihak dapat berjalan secara maksimal dalam menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, hanya ada satu kata kunci dalam gelaran Pilkada 2020 di tengah pandemi, yakni patuhi protokol kesehatan

Di sisi sikap pemerintah, sejauh ini belum muncul opsi penundaan yang ramai diminta masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian baru menelurkan dua opsi terkait tahapan Pilkada 2020. Dua opsi itu membuat Perppu yang isinya mengatur penanganan hingga penindakan hukum pelanggar protokol kesehatan di Pilkada atau merevisi PKPU tentang Pilkada.

Perppu pertama menerbitkan Perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah Covid-19 mulai pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum karena belum ada undang-undang spesifik khusus mengenai Covid-19.

Perppu kedua spesifik tentang masalah protokol Covid-19 untuk Pilkada dan juga Pilkades serentak yang sudah diputus ditunda.

Pada intinya, belum ada opsi penundaan pilkada serentak dari pemerintah, kecuali merevisi PKPU tentang Pilkada saat ini.

Ini rawan! Juga mengundang kengerian. Betapa tidak, meski belum ada bakal calon yang ditetapkan, meski kampanye masih jauh, para bakal calon sudah menggeliat, menerabaskan batas, mengumpulkan massa dalam aksi sosialisasi dan berbagi bingkisan dan sembako.

Bayangkan, apa yang akan terjadi saat musim kampanye kelak dan keramaian saat hari pemilihan. Siapa yang menjamin, dua tahapan yang mengundang kerumunan ini aman dan tidak melahirkan banyak penderita Covid-19 baru. Bukankah, saat ini jumlah pasien terus bertambah, bahkan telah membuat komisioner KPU RI “istirahat”. Semoga mereka cepat sehat.

Ada baiknya kita mengerti dan mempercayai dua hasil survei terakhir yang dilakukan lembaga survei Charta Politika dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat ingin penyelenggaraan pilkada yang akan dilangsungkan di 270 daerah ditunda.

Ada baiknya, semua pihak mendengar saran dari berbagai pihak yang meminta pilkada serentak ditunda. PBNU minta ditunda, Jusuf Kalla pun minta ditunda. Masyarakat pun juga meminta hal yang sama.

Lalu, tunggu apa lagi. TUNDA!!!

Tulis Komentar
Baca Juga :  Waspada, Buaya Muncul di Sungai Kotaagung

News Feed