oleh

Pilwabub Mesuji : PKS Diprediksi ‘From Zero To Hero’

Mesuji – Munculnya calon Wakil Bupati Mesuji atas rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memangnya mengjutkan serta berpotensi menambah panjang perjalanan proses kontestasi perebutan kursi BE 2 L.

Dimana sebelum ini sudah terdapat empat nama calon yang telah bertengger untuk dikerucutkan menjadi dua nama oleh partai kualisi pemenangan Khamami-Saply.

Sejauh ini banyak kalangan seperti tidak melirik keberadaan PKS Mesuji lantaran partai tersebut tidak memiliki kursi pada lembaga legislatif kabupaten setempat.

Meskipun demikian PKS Mesuji enggan dipandang sebelah mata, hingga pada selasa 22 september mengikrarkan nama Hendra Wijaya Kusuma untuk maju menjadi salah satu konstentan pada pilwabub mesuji.

Maulani Spd selaku ketua Dpc Pks Mesuji menjelaskan bahwa langkah yang diambil oleh partainya semata mata menjalankan amanah konstusi.

Baca Juga :  Bupati Sujadi Buka Festival Inovasi Kewirausahaan

“Rekomendasi dari PKS itu telah digodok baik di DPD maupun DPW juga DPP, dan ini juga berdasar pada undang undang, artinya kita juga menjalakan amanah konstitusi, ” terangnya.

Selain daripada itu, mantan anggota DPRD Mesuji ini juga menjelaskan bahwa hak partainya untuk mengusung salah satu kandidat tersebut jelas tertuang pada regulasi yang ada.

“JIka merujuk pada undang undang no 10 tahun 2016, di pasal 176 ayat 2 jelas hak kita sama antara partai politik yang menjadi partai pengusung pasangan calon Bupati Mesuji khamami Saply, dan tidak ada yang menyebutkan perolehan kursi untuk menjadi pengusul salah satu kandidat wakil bupati mesuji untuk sisa masa jabatan saat ini, ” paparnya, Rabu (23/09).

Ia juga menyayangkan jika masih ada politisi yang memahami undang undang tidak secara utuh, hal ini dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya semangat kebersamaan.

Baca Juga :  Polres Pringsewu Berhasil Tangkap 3 Pelaku Curat Spesialis Pembobol Toko Lintas Provinsi

“Jadi untuk memahami undang undang itu, sebagai politikus kita harus jeli dari pasal perpasal hingga ayatnya, biar tidak salah penafsiran, intinya demi memupuk rasa persatuan dan kesatuan, mari kita lalui proses pilwabub ini dengan semangat kebersamaan, ” pungkasnya.

Masih kata maulani bahwa Ketentuan Pasal 176 undang undang nomer 10 tahun 2016 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Baca Juga :  Pencurian Tanaman Hias di Kota Metro Makin Marak

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(Rado)

Tulis Komentar

News Feed