oleh

Proyek RSUD Dinkes Pringsewu Berpotensi Rugikan Negara

BANDARLAMPUNG – Dugaan adanya konspirasi hingga manipulasi nilai penawaran lelang proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu tahun anggaran 2020 mendapat sorotan tajam publik.
Betapa tidak, proyek yang dimenangkan CV Al-Fatih dengan nilai penawaran Rp 815 juta berubah menjadi Rp 845 juta dalam kontrak ini, mengarah pada persekongkolan jahat yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Terkait hal itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Transparansi Akuntabilitas Publik (YLBH-TAP) Lampung mendorong temuan ini ke ranah hukum.

“Jika terbukti ada manipulasi penggelembungan nilai penawaran pada salah satu perusahaan pemenang proyek, maka ada petunjuk jika proses lelang itu mengarah pada tindak pidana,” ungkap Divisi Jaringan YLBH-TAP Lampung M Fattir, saat dimintai pendapatnya via telepon, Rabu (23/9).

Menurut Fattir, Dinkes selaku pengelola anggaran harus membatalkan proses lelang proyek.
“Ya harus dibatalkan jika terbukti adanya manipulasi nilai penawaran pemenang proyek,” tegasnya.
Fattir juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses hukum atas temuan ini.

Baca Juga :  EW Jurnalis Kota Metro Penuhi Panggilan Pengadilan, Terkait Sengketa Berita

“Ya ada petunjuk awal pidana, terlebih ini berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, proses lelang proyek konstruksi rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Pringsewu tahun anggaran 2020 diduga kuat sarat konspirasi.

Parahnya, konspirasi diduga mengarah pada negosiasi dan persekongkolan jahat terhadap harga penawaran pada perusahaan yang sebelumnya sudah menjadi pemenang lelang CV Al-Fatih sebesar Rp30 juta dari nilai penawaran sebelumya.

Berdasarkan data yang dirilis tim investigasi Pegiat Anti Korupsi Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, terugkap jika terjadi perubahan harga penawaran pada perusahaan pemenang CV Al-Fatih.

“Ada kejanggalan proses lelang yang dimenangkan oleh CV Al-Fatih adanya penambahan anggaran sebesar Rp 30 juta”, ungkap Ketua Pegiat Anti Korupsi Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Mustofa Ali, Selasa (22/9).

Baca Juga :  DPRD Lamteng Peduli Kemajuan Seni Budaya Tradisional

Mustofa menduga penambahan nilai penawaran ini diduga kuat terjadi dalam tahapan negosiasi harga.
Hal itu, terjadi dalam tahapan lelang yang digelar oleh Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) di ruangan Kabag Unit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Kabupaten setempat.

“Yang tahu saat negosiasi harga hanya pokja dan direktur perusahaan penyedia (Al Fatih),” ujar Mustofa Ali.

Dipaparkan Mustofa, semula CV Al Fatih mengikuti proses lelang masuk tiga penawaran terendah di urutan ke Dua dengan nilai penawaran sebesar Rp 815 juta. Namun, dalam pemenang berkontrak nilainya berubah menjadi Rp 845 juta.

Sebelumnya, pihaknya melakukan kroscek di sejumlah laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten/Kota di seluar Indonesia. Bertujuan, mencari perbandingan. Apakah pernah terjadi proses serupa. Alhasil tidak ada satupun ditemukan.

Baca Juga :  Bupati Pringsewu Resmikan Masjid Islamic Centre Puncak Peringatan HSN

“Hampir rata-rata pokja yang sudah kami temui untuk di mintai pendapat menjelaskan, setiap negosiasi harga tidak pernah ada kenaikan melainkan harga yang ditawarkan oleh dinas turun dari harga nilai pagu yang disajikan di laman LPSE,” bebernya.

Maka dengan demikian, masih Kata Mustofa Ali, Diduga kuat Pokja berpihak kepada perusahaan penyedia kontruksi rehabilitasi gedung kelas tiga RSUD Pringsewu.

“Indikasi menguatkan Pokja membantu untuk mengkoreksi item yang ditawarkan oleh CV Al Fatih dan akhirnya ada penambahan anggaran,” tandasnya.

Sementara, terkait temuan ini pihak Dinkes Pringsewu belum berhasil dikonfrimasi. Beberap kali ditemui di kantornya Kadis tidak berada di tempat. (Tim/JJ).

Tulis Komentar

News Feed