oleh

Mosi Tidak Percaya: Cuma Keren untuk Sebuah Berita?

-Opini, POLITIK-318 views

Oleh: Iwa Perkasa

DEMONSTRASI massa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di DPRD Lampung, Rabu (07/10), telah mengakibatkan ketengangan lokal, dan korban luka-luka. Lebih dari itu, seperti biasa, para pengunjukrasa melampiaskan kekecewaannya dengan melayangkan mosi tak percaya gegara tak ada anggota dewan yang mau menemui mereka.

Klasik, mosi tak percaya hanya diucapkan, dan akan berubah menjadi omong kosong, tak mengikat, dan seketika terlupakan.

Apa itu mosi tidak percaya?

Penggunaan istilah mosi tak percaya lazimnya dilakukan pada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sejarah Indonesia, tekanan akibat mosi tak percaya pernah mengakibatkan jatuhnya Perdana Menteri Natsir yang dinilai gagal meredam pemberontakan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kala itu.

Parlemen mengajukan mosi tak percaya terhadap PM Natsir pada 22 Januari 1951. PM Natsir pun tumbang. Dua tahun kemudian, persisnya 2 Juni 1953, mosi yang sama juga mengakibatkan jatuhnya kabinet Wilopo.

Setelah itu istilah mosi tak percaya, meski sering disampaikan, tak lagi memiliki daya tekan.

Kata “mosi” dalam KBBI, diartikan sebagai keputusan rapat parlemen yang menyatakan pendapat atau keinginan.

Wikipedia mendefinisikan mosi tak percaya sebagai sarana parlemen (oposisi) untuk menekan pemerintah.

Secara umum, mosi tak percaya oleh parlemen akan memaksa sebuah pemerintahan segera mengundurkan diri atau membubarkan parlemen untuk kemudian mengadakan pemilihan umum. Hal ini biasa terjadi di Jerman, di mana kanselirnya bisa diberhentikan melalui suara mayoritas parlemen melalui mosi tanda tidak percaya.

Mosi tak percaya lazimnya berlaku pada sistem pemerintahan parlementer. Hebatnya, cara menekan lewat mosi tak percaya sering pula dipakai di Indonesia, meski sistem pemerintahannya presidensial. Lucunya, istilah mosi tak percaya sering dipakai oleh sekelompok massa terhadap parlemen dan pemerintah di daerah.

Dilansir dari Hukum Online, hak-hak DPR diatur dalam pasal 77 ayat (1), UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah, sedangkan hak angket adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan.

Sementara hak menyatakan pendapat adalah hak DPR berpendapat atas kebijakan pemerintah, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, atau pada dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Tegasnya, tidak ada istilah mosi tidak percaya di parlemen Indonesia. Tapi istilah mosi justru terus berkembang dan sering digunakan kelompok lain di luar parlemen. Istilah ini, bahkan sering dipakai mahasiswa atau masyarakat untuk menekan pemerintah di daerah dan parlemen yang sebetulnya lebih pas menggunakannya.

Maka, ada benarnya pernyataan Wali Kota Bandarlampung, Herman HN yang menilai aksi massa kemarin di DPRD Lampung tidak ada gunanya.

“Percuma demo di Lampung, ya gak ada gunanya. Didenger gak, siapa yang mau nganter ke sana, hayo. Udah habis uang nasi bungkus berapa, bensin berapa. Kalau mau demo ya ke Jakarta,” kata Herman HN.(*)

Tulis Komentar
Baca Juga :  Soal Politik Uang, Ini Kata Yusuf Kohar

News Feed