oleh

Herman HN Didesak Teken Penolakan UU Cipta Kerja

-HEADLINE, KOTA-36 views

BANDARLAMPUNG – Puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Bandarlampung, mendesak Walikota Bandarlampung Herman HN untuk ikut menolak UU Cipta Kerja secara tertulis dan mengirim surat penolakan itu ke Presiden Jokowi.

Ketua ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Bandarlampung Bayu Pranoto, di sela-sela aksi di Pemkot Bandarlampung, Senin (12/10) mengatakan bahwa aksi massa ini untuk meminta Wali Kota Herman HN melayangkan surat untuk menolak UU Cipta Kerja.

“Aksi kami ini untuk meminta Bapak Wali Kota Herman HN hadir menemui massa untuk menolak UU Cipta kerja secara tertulis dan mengirim ke Presiden Joko Widodo,” tegas Bayu.

Terkait desakan itu, Herman HN secara langsung menemui puluhan mahasiswa, menegaskan jika pembatalan UU Cipta Kerja bukan kewenangan dirinya.

Baca Juga :  Pemkab Tanggamus Lakukan Tes Urin Dadakan di Dinas PUPR

“Saya sampaikan bahwa permohonan pembatalan UU Cipta Kerja bukan kewenangan saya,” kata Herman HN.

Menurutnya, meskipun semua kepala daerah melayangkan surat penolakan UU ini ke pemerintah pusat, tetap saja tidak akan mengubah hasilnya, namun dirinya pun sepaham dengan tuntutan yang disampaikan.

“Saya paham, adik-adik juga pasti mengerti bahwa bisa saja surat ini saya teken, tapi kan keputusan ada di pusat. Saya tidak ingin membohongi masyarakat dengan melayangkan surat penolakan ini,” katanya kata.

Ia pun menegaskan bahwa memang seharusnya setiap perusahaan yang ingin berinvestasi di negara kita harus ada izin lingkungannya, sebab bila tidak limbahnya akan membuat orang menjadi susah.

Namun begitu, walikota Bandarlampung dua periode tersebut, tetap menandatangani beberapa pernyataan sikap yang diminta oleh massa pengunjuk rasa, yakni setiap pengusaha yang ingin membuka usaha harus ada izin lingkungan hidup, agar tidak mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat.

Baca Juga :  Ikhtiar Sembuhkan Pengidap Kanker, Apik Mandiri Salurkan Bantuan Bioglass MCI

Kemudian, tentang PHK, dengan gaji buruh sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dinaikkan dua kali lipat atau seratus persen, dan kemudian dibayar pesangon oleh pengusaha dan pemerintah.

Terakhir, upah buruh per jam ditentukan oleh pemerintah daerah, kemudian upah setiap tahunnya harus meningkat. Apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai UU, perizinan usaha akan dicabut oleh kepala daerah. (tara/JJ)

Tulis Komentar

News Feed