oleh

Diskusi Publik “Berani Korupsi Pasti Aman” Berpotensi Gaduh

BANDARLAMPUNG – Agenda Diskusi Publik “Berani Korupsi Pasti Aman” yang digagas Bustami Zainudin, dengan memplesetkan Tagline dari calon nomor urut 2 (Raden Adipati – Ali Rahman) dinilai sebagai bentuk provokasi hingga berpotensi menimbulkan kegaduhan antar pendukung di Waykanan.

“Dengan memplesetkan Tagline dari calon nomor urut 2, Bustami Zainudin diduga sudah masuk rumusan dalam upaya provokasi dan dipastikan ini akan memantik konflik di tengah masyarakat Waykanan yang sedang dalam persiapan Pilkada,” kata Tim Hukum Pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Raden Adipati – Ali Rahman, Gindha Ansori Wayka, Minggu (18/10).

Gindha menilai, rencana diskusi ini tidak mempertimbangkan kondisi bangsa di tengah pandemi covid-19 yang kini sudah masuik dalam tahapan Pilkada.

“Perlu menjadi pertimbangan bapak Bustami Zainudin bahwa saat ini kita sedang berada di tengah pandemi covid-19 dan sedang berlangsung tahapan pemilihan kepala daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Pasien Covid-19 Terus Bertambah, Meninggal 64 Orang

Menurut Gindha, ide dan gagasan Bustami Zainudin diduga tidak selaras dengan Instruksi Kapolri yang tertuang dalam surat telegram nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020 ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri.

Pada intinya Instruksi tersebut dibuat untuk mewujudkan profesionalitas dan netralitas, menghindari konflik kepentingan, serta mencegah lembaga dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

“Seharusnya beliau memahami bahwa ada hal yang lebih besar dan penting yakni menjaga kondusifitas masyarakat yang sedang menikmati proses demokrasi di Way Kanan, dengan memaknai bahwa sejak penetapan calon proses hukum saja dihentikan sejenak, padahal lebih penting dari sekedar diskusi apalagi temanya cenderung diduga tendensius terhadap salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati di Way Kanan,” jelasnya.

Baca Juga :  50,2% Publik Ingin Pilkada 2020 Ditunda

Selain itu, rencana diskusi ini juga bertentangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yakni Bab IV mengenai Kode Etik Pasal 5 huruf (e), Huruf (f), huruf (i), huruf (j), huruf (k), huruf (l), huruf (m), huruf (o), huruf (p) dan huruf (q) serta huruf (t).

“Rencana Pak Bustami Zainudin terkait ide gagasannya untuk diskusi tentang plesetan tagline Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, diduga banyak bertentangan dengan ketentuan kode etik dari seorang anggota DPD RI sebagaimana Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018,”, paparnya.

Ditegaskan Gindha, ide inipun diduga tidak sepenuhnya hanya untuk mengkritisi persoalan – persoalan korupsi semata, akan tetapi diduga ide Bustami Zainudin tendensius secara politik.

Baca Juga :  Setelah Dizolimi Aparat Desa, Suratinah "Korban Penyelewengan PKH" Dipaksa Tanda Tangani Surat Damai

Karena harapannya kepentingan istrinya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026 dapat melenggang dan meraup suara di Waykanan pasca diskusi ini.

“Ide ini diduga ada kepentingan terselubung dan menggiring opini negatif dari Bustami Zainudin terhadap calon nomor urut 2 yakni Raden Adipati Surya – Ali Rahman “seolah-olah” pasangan calon ini telah korupsi dan akan korupsi nantinya setelah jadi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan.

Ide dan gagasan “Berani Korupsi Pasti Aman” adalah keniscayaan, oleh karenanya tidak penting untuk didiskusikan karena siapapun yang korupsi dimanapun termasuk di Way Kanan tidak akan pernah aman di dunia ini,” tandasnya. (Yoni/JJ)

Tulis Komentar

News Feed