oleh

Penyaluran BLT Bagi Pelaku UMKM di Lambar Menuai Polemik

Lampung Barat – Penyaluran Bantuan Langsung Yunai (BLT) Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) di Lampung Barat menuai polemik di masyrakat.

Pasalnya, sebagian dari masyarakat pelaku UMKM merasa layak menerima dan telah mengajukan persyaratan yang dibutuhkan, namun hingga pencairan tahap ke II ini mereka belum mendapatkan bantuan yang ditujukan untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 tersebut.

Namun Sebaliknya ada masyarakat yang tidak merasa mendaftar bahkan tidak mengetahui adanya program tersebut justru mendapatkan notifikasi melalui Pesan singkat untuk segera melakukan pencairan dana yang telah diserahkan secara simbolis oleh Presiden Jokowi pertama kali pada bulan Agustus itu.

Baca Juga :  Pjs. Bupati Pesibar Hadirii Rakor Satgas Covid-19 Se-Provinsi Lampung

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Lambar, Yudha Setiawan saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (22/10/20) mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat yang merasa layak menerima manfaat bantuan tersebut namun hingga saat ini belum mendapatkan kepastian.

Yuda menjelaskan, para pelaku UMKM yang terpilih sebagai penerima BPUM akan mendapatkan notifikasi SMS. Dimana, setelah mendapatkan notofikasi melalui SMS dapat melanjutkan proses ke perbankan untuk pencairannya.

“Yang telah dapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa mendapatkan bantuan dapat langsung ke bank untuk mengeceknya dan pencairannya,” katanya.

Dikatakannya, sejauh ini memang baru 460 dari 2754 pelaku usaha di Lambar yang telah dapat mencairkan dana tersebut. Sedangkan, 2294 lainnya tengah dalam proses pendataan keapsahan data sesuai nomor induk (NIK) kartu tanda penduduk diperbankan. Setelah semuanya cocok baru dapat diproses pencairannya.

Baca Juga :  Webinar Pemulihan Ekonomi Nasional: Kabar Baik untuk Pelaku Usaha Mikro di Waykanan

“Bagi yang belum memiliki buku tabungan juga nanti akan dibuatkan secara masal oleh pihak perbankan dalam penyaluran bantuan ini,” katanya.

Menurutnya, kuota penerima BPUM di Lambar kemungkinan besar masih dapat bertambah. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih terus mengirimkan data para pelaku UMKM. Terhitung, sudah 5800 data UMKM telah dikirim Kemenkop UKM.

“Tiap hari masih ada masyarakat yang datang untuk mendaftar BPUM. Tetap kami terima hingga batas waktu yang ditentukan 10 November mendatang,” katanya.

Kata Yudha, wewenang pihaknya hanya sebatas mengajukan data para pelaku UMKM yang ada di Lambar. Baik para pelaku UMKM yang telah tersimpan didatabasenya di Dinas Koperindag Lambar dan pelaku usaha yang melakukan pendaftaran secara datang langsung ke Dinas setempat.

Baca Juga :  Mewakili Pjs. Bupati Pesibar, Lingga Kusuma Ikuti Meeting Dengan BPK RI

Dimana, ketentuan siapa yang layak mendapatkan bukan ranah atau kebijakan pihaknya. Hal itu murni sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dimana, sistem yang melakukan verifikasi data.

“Perlu diketahui, kita tidak tebang pilih siapa yang mendapatkan bantuan ini. Karena ini sistem kami hanya mengajukan. Bagi seluruh pelaku usaha UMKM berhak mendapatkan asal memenuhi syarat kriteria yang telah ditentukan, semua database yang ada kami kirim, dan tim Kementerian Koperasi dan UKMlah yang menyeleksinya, ” pungkasnya. (Rifai)

Tulis Komentar

News Feed