oleh

Pjs. Bupati Pesibar Ikuti Vicon Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Cuaca Ekstrim

Pesisir Barat – Pjs.Bupati Pesisir Barat Ir.Achmad Chrisna Putra NR,MEP mengikuti Vicon tentang Kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim dan dampak La Nina, di Sekretariat Pemkab, ruang batu Gughi, Kamis (22/10/2020).

Hadir dalam Acara tersebut, Pjs.Bupati Pesisir Barat, unsur Forkopimda Pesisir Barat dan Lampung Barat, Kemenag Kabupaten Pesisir Barat, Kepala BKD, Kepala Dinas Koprindag, Sekwan dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Pesisir Barat.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mewaspadai cuaca ekstrim akibat fenomena La Nina.

Kekeringan dan hujan lebat berpotensi akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia akibat fenomena tersebut, ujarnya. BMKG telah menganalisis bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40 persen di atas normal, ujarnya.

Baca Juga :  WTP Ke-4 untuk Lampung Tengah, Loekman Patut Diapresiasi

Namun dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia. BMKG merilis pada Oktober – November peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Sumatera, ujarnya lagi. Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa langkah – langkah yang harus diambil Kepala Daerah adalah membentuk posko kesiapsiagaan.

Agar nantinya Pemerintah Daerah bisa melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Mendagri juga meminta untuk selalu menyiagakan seluruh Aparatur Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, POLRI, serta unsur masyarakat lainnya.

Mendagri juga berharap kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir atau longsor dan risiko akibat bencana lainnya.

Baca Juga :  Bupati Tanggamus Bersama Forkompimda Hadiri Syukuran Menempati Rumah Dinas Dandim 0424 Tanggamus

Selain itu juga, perlu adanya pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.

Menurutnya, juga diperlukan adanya penyebarluasan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.

Mendagri juga meminta kepada Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.

Dalam surat edaran, Mendagri juga menghimbau agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.

Selain itu dia juga meminta adanya laporan hasil pembinaan dan pengawasan agar dilaporkan ke Kemendagri dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. (*)

Tulis Komentar

News Feed