oleh

Babak Baru, Penyelewengan BPNT Oleh Oknum PSM

-HEADLINE, KOTA-190 views

Bandarlampung – Surat Panggilan Klarifikasi terkait indikasi penyelewengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di keluarkan Kecamatan Tanjung Karang Barat tidak diindahkan oleh Dwi Mofli Apriani alias Wiwik yang menggelapkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) milik Yustiawati selama 3 Tahun.

Nur Cahyo, Camat Tanjung Karang Barat mengungkapkan Wiwik mangkir dengan alasan banyak pekerjaan dan kondangan dan nomer teleponnya pun tidak aktif.

Saat dikonfirmasi langsung ke CV. IDS Makmur, fakta baru yang ditemukan adalah Wiwik bukanlah pemilik CV. IDS Makmur, Ia hanyalah pekerja yang mengkoordinir semua kegiatan E-Warung ini. Berbeda alasan, Hari ini ia Tidak masuk karena sedang sakit.

“Gak ada Wiwik gak masuk, dia bukan yang punya ini, saya yang punya, dia Lagi sakit saya gak tahu kapan masuk lagi, silahkan ke mba wiwiknya langsung saja saya ini suplier semua kabupaten saya ngirim barang bukan hanya Bandar Lampung saja ya silahkan ke mba wiwiknya saja” Ucap salah seorang pria yang mengaku pemilik CV. IDS Makmur dan enggan memberitahu identitas namanya Kepada haluanlampung.com, Jumat (23/10).

Baca Juga :  Usulan Formasi Guru PPPK Diperpanjang 31 Desember

Kemudian Tim mendatangi Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk menanyakan langkah yang akan diambil Dinas Sosial mengenai permasalahan tersebut.

Kepala Dinas Sosial, Tole Dailami tidak ada ditempat. Namun Ia mengarah melalui sambungan Whatsapp untuk menemui Santoso, Kabid Jaminan Sosial.

Santoso mengatakan jika dulu Wiwik sudah pernah mendapat surat peringatan dari Dinas Sosial dengan permasalahan yang sama.

“Dulu mba Wiwik ini pernah juga kami panggil, dia kami surati kami berikan peringatan iyaa mengiyakan peringatan itu” katanya

Santoso mengungkapkan Dinas sosial Pada Hari Senin (26/10) akan turun langsung ke Lapangan memeriksa dan mendalami permasalahan tersebut bersama stakeholder yang berwenang.
“Senin kami akan kesana bersama dengan Pihak camat, Korda, Satgas Pangan dan BRI langsung, iyaa kalo memang benar kami siap mengikuti aturan kita proses” tandasnya.

Baca Juga :  Zona Merah Belum Berakhir, Masyarakat Masih Abaikan Protokol Kesehatan

Seolah-olah tak berdaya, Menurutnya Dinas sosial tidak mempunyai wewenang untuk menindak permasalahan tersebut, Dinas Sosial hanya mampu mengupayakan mediasi Kedua Belah Pihak jadi jika terjadi Pelanggaran mereka hanya menunggu laporan dari pihak yang dirugikan.

“Kalo yang dirugikan tidak mau damai yaa bikin laporan ke polisi jangan ke kami, kami tidak bisa, kami ini kan hanya pengawas dari Kemensos” elaknya.

Namun berbeda yang dikatakan Hifni, selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Gedong Air, Ia mengatakan CV. IDS Makmur bisa diperiksa jika memang ada laporan atau arahan dari Dinas Sosial. (Sel)

Tulis Komentar

News Feed