oleh

Pandemi Covid-19 Pilkada Tanpa Hura-hura

-Opini-39 views
Oleh: Ilham Djamhari

 

Pilkada di Indonesia akan berlangsung serentak pada tgl 9 Desember 2020 diikuti 6000 pasang calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Baik kandidat bupati, walikota hingga gubernur.

Pilkada tahun 2020 sangat istimewa karena tanpa hura-hura, pesra pora, kerumunan massa, pawai massa konvoi, rapat akbar hingga pesta tebar hadiah, bagi-bagi door price, sembako yang menyolok mata dan kampanye wah yang sangat meriah lainnya.

Pilkada 2020 dilaksanakan dalam senyap, tanpa hiruk pikuk dan tanpa suasana meriah seperti halnya pilkada sebelumnya.

Pilkada Silent is golden (Diam adalah emas) seperti sebuah lagu yang dilantunkan seorang penyanyi Barat karena dilaksanakan dalam penuh keprihatian dan suasana pandemi penyakit yang sangat mematikan karena covied-19 yang telah menelan ribuan nyawa di Indonesia dan jutaan manusia di dunia.

Pilkada yang sangat istimewa yang dilaksanakan dalam protokol kesehatan yang sangat ketat dengan menjaga jarak, baik saat pertemuan terbatas, debat publik di gedung atau hotel dan kampanye door to door, baik lewat Daring, Youtube, Whatts Up dan sarana komikasi virtual lainnya.

Yang jelas bagi kandidat calon kepala daerah, pilkada dimasa pandemi corona sangat ngirit biaya, lebih efisien, praktis dan biayanya tidak begitu besar dibanding saat pilkada dalam suasana normal yang sangat jor-joran, terutama di kalangan petahana.

Pilkada yang sangat hemat biaya dan tenaga maupun pikiran kalau dibanding pilkada sebelumnya, ujar seorang Komisoner KPU Lampung.

Bahkan Mendagri Tito Karnavian wanti-wanti dan memperingatkan KPU maupun Bawaslu dan para pejabat daerah agar Pilkada tidak menimbulkan kerumunan atau menciptakan cluster baru penyebaran penyakit menular covied-19. Jangan sampai Pilkada serentak 9 Desember 2020 menjadi bencana nasional mewabahnya penyakit akibat munculnya kerumunan baru dan penularan massal yang sangat massif.

Pilkada selain untuk pendidikan politik juga sekaligus membangun demokrasi yang sangat fair, jurdil tanpa kecurangan dan tanpa tipu-tipu. Pilkada dimasa pandemi covied merupakan kejadian Extra Oridinary (peristiwa sangat luar biasa) karena terkait disiplin protokol kesehatan yang sangat ketat.Bahkan KPU pun membuat peraturan dalam setiap TPS dibatasi hanya 500 pemilih dibanding sebelumnya mencapai 800 hingga 1000 mata pilih.

Bahkan tempat TPS pun diperluas dengan tempat duduk jaga jarak, sekaligus tempat cuci tangan dan pemilih harus membawa pena sendiri karena panitia tidak menyediakan paku pencoblos.

Lokasi TPS juga disediakan untuk isolasi mandiri bagi pemilih yang sedang terpapar corona. Kemudian seluruh petugas harus bermasker dan mengenakan APD. Para pemilih pun datang secara bergelombang ditentukan jam kehadiran di TPS untuk mencegah kerumunan dan harus bermasker ria.

Sehingga pilkada di Indonesia jalan terus seperti di AS meskipun ditengah wabah pandemi corona yamg makin meluas dan memasuki zone merah.

Seperti dikatakan Menkopolkam Machfud MD, Buat apa tunda pilkada di Indonesia jika pilpres di Amerika saja jalan terus?

Kira-kira demikian apologi Menkopolhukam Mahfud MD saat menanggapi desakan penundaan pilkada.

Belakangan memang terasa sangat kuat desakan aspirasi publik agar pilkada di 270 daerah di Indonesia ditunda guna menghindari timbulnya kluster pilkada yang semakin memperparah penyebaran COVID-19.

Dalam keterangannya kepada wartawan 22 September 2020 lalu Mahfud MD menjelaskan empat alasan Presiden Joko Widodo(Jokowi) tidak menunda pilkada.

Ada pun keempat alasan tersebut adalah (1) untuk tetap menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada 2020; (2) karena tidak ada kepastian kapan bencana COVID-19 berakhir; (3) karena Jokowi tidak ingin ke-270 daerah tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang bersamaan, yang notabene tidak bisa mengambil keputusan strategis; dan (4) sebenarnya pilkada telah ditunda dari bulan September ke bulan Desember.

Untuk alasan kedua, Mahfud menambahkan ilustrasi betapa negara Amerika Serikat yang memiliki kasus corona termasuk tertinggi di dunia namun tetap menghelat pemilihan presiden (pilpres).

Argumentasi Profesor Mahfud MD, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), tersebut, seperti biasa, terkesan logis dan meyakinkan. Kendati sebenarnya membandingkan pilkada di Indonesia dan pilpres Amerika adalah laksana membandingkan durian dengan semangka.

Di Amerika Serikat sendiri sempat mengemuka wacana penghentian pilpres di saat pandemi dengan alasan yang sama seperti argumentasi penundaan pilkada di Indonesia.

Namun wacana penghentian pilpres tersebut berimplikasi politis karena dicurigai sebagai upaya Partai Republik dan Presiden Donald Trump sebagai pihak petahana untuk mengulur waktu guna mengonsolidasikan kekuatan politiknya. Karena saat itu elektabilitas Trump tertinggal sekian poin dari Joe Biden, rivalnya dari Partai Demokrat, dalam berbagai survei yang dirilis
beberapa lembaga survei.

Alhasil, opsi menghentikan atau menunda pilpres akan semakin memperburuk kondisi politik di Amerika Serikat yang tengah digoyang isu rasialis dengan rangkaian unjuk rasa Black Lives Matter yang memprotes pembunuhan warga kulit hitam oleh polisikulit putih.

Tulis Komentar

News Feed