oleh

Laporan Perusakan APK 03 Tak Penuhi Syarat Formil

-POLITIK-22 views

Haluanlampung.com – Laporan tim koalisi partai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 Eva Dwiana- Deddy Amarullah terkait perusakan alat peraga kampanye (APK) sulit dilanjutkan karena banyak syarat yang belum terpenuhi.

Menurut Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto, agar laporan dapat dilanjutkan pihak pelapor harus melengkapi syarat formil dan materil.

Ia menjelaskan, syarat formil yang masih kurang adalah nama dan alamat terlapor dan syarat materil berupa uraian kejadian peristiwa perusakan dan barang bukti tambahan.

Jika pelapor tidak melengkapi laporan, maka pihak Bawaslu tidak bisa menerima laporan tersebut.

Pengawas TPS

Sementara, anggota Bawaslu Kota Bandarlampung Kordiv Sumber Daya Manusia (SDM), Asep Setiawan mengatakan bahwa pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) merupakan ujung tombak dalam menjaga kualitas pilkada.

Baca Juga :  Sekarang Akur, Setelah Menang "Tempur"

“PTPS ini adalah instrumen penting bagi Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pilkada karena mereka juga ikut menentukan kualitas dari proses pemungutan dan penghitungan suara nanti,” katannya, Minggu (15/11).

Dia pun meminta kepada 1.700 PTPS yang baru dan akan dilantik dapat menjadi sosok yang aktif, progresif serta mengerti ataupun paham tugas dan wewenangnya di lapangan sebab mereka juga memilki peranan penting dan strategis dalam pilkada.

Apalagi, kata dia, saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19 sehingga tugas pengawasan dari PTPS semakin terasa berat.

“Sekarang tugas mereka akan bertambah karena tidak hanya mengawasi tahapan pilkadanya saja, namun protokol kesehatan pada saat pemilihannya juga,” kata dia.

Baca Juga :  Pantau, Empat Kecamatan Rawan Politik Uang

Namun, dia pun optimis bahwa PTPS yang direkrutnya dapat mengemban amanah dan tugas yang diberikan dengan jujur dan baik sebab mereka merupakan orang-orang yang berintegritas dan tidak terafiliasi dengan kelompok manapun.

“Sebelum kita memilih mereka tentunya kita sudah menelusuri rekam jejaknya dan sejauh ini mereka bebas dan tidak ada sangkut paut dengan partai politik atau kelompok lainnya karena sampai saat ini pun belum ada tanggapan dari masyarakat tentang PTPS yang kami rekrut,” kata dia.

Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Bandarlampung, Yusni Ilham mengingatkan PTPS harus memilki rasa tanggung jawab, berintegritas dan murni serta tidak ada niatan selain proses demokrasi di kota ini benar-benar berjalan dengan baik.

Baca Juga :  Yusuf Kohar Dapat Gelar Adat Raja Memerintah Mangkunegara

“PTPS harus benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bawaslu. Jangan sampai pula di TPS, Pengawas hanya menjadi pelengkap,” kata dia.

Sehubungan itu, lanjut dia, panitia pengawas kecamatan dan kelurahan harus berupaya meningkatkan kapasitas PTPS yang baru dilantik ini sebab rata-rata dari mereka merupakan wajah-wajah baru di dunia pengawasan pemilu. (iwa/ant)

Tulis Komentar

News Feed