oleh

Penerapan SPBE Didorong Sampai Daerah

BANDARLAMPUNG – penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah terus didorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No.59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Kegiatan yang telah dilakukan selama dua hari juga dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah di daerah mengimplementasikan SPBE pada wilayahnya masing-masing.

Kepala bidang Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yeni Indah Susanti sebagai pembicara dalam acara tersebut menjelaskan tugas Kemendagri sesuai Perpres No. 95/2018 tentang SPBE adalah memiliki tugas mengkoordinasikan proses bisnis dan penerapan SPBE pemerintah daerah. Melalui penerapan SPBE di daerah diharapkan birokrasi berkinerja tinggi, integratif, transparan, dinamis, dan inovatif.

Baca Juga :  Jangan Gusar, Kemaluan Bengkok Umum Terjadi

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempunyai pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses.

Melalui penerapan SPBE juga diharapkan melahirkan inovasi TIK yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Selain itu diharapkan SDM memiliki jiwa kepemimpinan dan kolaboratif, inovatif, dan kompetensi.

“Tim koordinasi SPBE Pemda terdiri atas Sekretaris Daerah yang bertugas mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemda, dengan penanggung jawab kepala daerah,” katanya, dikutip dari Website KemenpanRB.

Berdasarkan data yang diperoleh, Indeks SPBE Daerah tahun 2018 adalah 1,87 dari target 2,6 (Baik).

Untuk itu, diharapkan dengan evaluasi SPBE yang dilakukan secara rutin oleh Kementerian PANRB dapat meningkatkan indeks penerapan SPBE pada pemerintah daerah, terlebih dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menunjang infrastruktur, serta adanya aplikasi berbagai pakai.

Baca Juga :  Perbup Tabrak UU Narkotika dan Pasal 17 KUHAP

Lebih lanjut dikatakan, adapun permasalahan umum dalam penerapan SPBE di daerah diantaranya adalah sistem yang dibangun belum berdasarkan tugas dan fungsi, banyak sistem tidak terpadu dan terintegrasi, data masih berpencar-pencar di masing-masing wali data, dan kemudian belum ada standar pengelolaan data dan sistem yang baik. (Kpan/JJ)

Tulis Komentar

News Feed