oleh

LBH Pers Minta AH Cabut Gugatan

-HEADLINE, KOTA-23 views

BANDARLAMPUNG – LBH Pers Lampung menilai, gugatan perbuatan melawan hukum terdahap EW (Jurnalis di Kota Metro) yang dilayangkan AH sebagai advokat dinilai tidak menghormati kerja jurnalis.
Selain itu, dikhawatirkan putusan pengadilan akan menjadi yurisprudensi yang buruk dan mengancam kebebasan pers.

Untuk itu, LBH Pers mendesak AH untuk segera mencabut gugatan tersebut.

“Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan,” ungkap Direktur LBH Pers Lampung Chandra Bangkit Saputra, melalui keterangan pers, di Bandarlampung, Minggu (29/11).

Dijelaskan Chandra, sugatan dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Met tersebut pada pokoknya adalah mempermasalahkan substansi berita yang dimuat jurnalis dalam perkara dugaan tindak pidana pencabulan.

Baca Juga :  Wagub: Keluarga Lampung harus tetap optimis selama Pandemi Covid-19

“Substansi dalam karya jurnalistik tersebut menyatakan bahwa AH selaku kuasa hukum dari korban dugaan tindak pidana pencabulan yang sudah melakukan perdamaian dengan terduga pelaku. Terduga pelaku akan memberikan hak-hak korban sesuai dengan kesepakatan damai. Namun hingga terbitnya berita tersebut, korban belum menerima hak-haknya,” jelasnya.

Menurutnya, gugatan yang dilakukan tersebut sangat disayangkan terlebih pengugat sebagai seorang yang berprofesi sebagai advokat, karena seharusnya mekanisme yang digunakan apabila berita atau pun informasi yang dimuat oleh jurnalis tersebut mencemarkan nama baiknya adalah dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pertama, katanya pula, Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari klarifikasi dari berita tersebut.

Baca Juga :  Dijaga Ketat, 33.640 Vial Dosis Vaksin COVID-19 Masuk Lampung

Kedua, Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Selain itu, maka sudah sepatutnya AH mencabut gugatan tersebut, walaupun tahapan persidangan sudah memasuki tahap Replik Penggugat masih dapat dicabut sebagaimana yang dalam praktik hukum acara perdata dalam Reglement of de Rechtsvordering (Rv) pada Pasal 272 yang menyatakan bahwa:
Chandra menjelaskan, hal tersebut sebagai langkah untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis yang bertujuan memberikan informasi dan edukasi secara berimbang.

“Jika memang masih merasa keberatan dan dirugikan atas pemberitaan tersebut, sebenarnya penggugat bisa langsung mengadukan hal ini ke organisasi profesi maupun Dewan Pers,” ujarnya pula.

Baca Juga :  Danrem 043/Gatam Hadiri Rakor Penanganan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19

Bila tidak memungkinkan, dan perkara di persidangan ini tetap berlanjut hingga adanya putusan oleh majelis hakim, maka majelis hakim wajib melihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari pertimbanganya. Jangan sampai putusan pengadilan menjadi yurisprudensi yang buruk dan mengancam kebebasan pers. (Tara/JJ)

Tulis Komentar

News Feed