oleh

Saksi Wajib Rapid Test: 1700 TPS x 2 x Rp…., Duite Sopo…!

Haluanlampung.com – Ada ketentuan: saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wajib rapid test. Lalu, yang bayar siapa?

Persoalan itu kini menjadi polemik, sebab tiga Ketua Tim Pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandarlampung keberatan membiayainya.

Ketua Tim Pemenangan Paslon Rycko-Johan (01), Yuhadi, mengatakan jika memang diwajibkan seharusnya penyelenggara pilkada yang membiayainya.

Dia mengaku, jika biaya rapid test ditanggung paslon, maka akan menambah beban pasangan calon. “Jelas ini merepotkan, apalagi waktunya sudah mepet begini,” tegasnya, Kamis (3/12).

Sementara Ketua Tim Pemenangan paslon 02 Yusuf-Tulus, Budiman AS, menyarankan sebaiknya pelaksanaan pemungutan suara di TPS cukup mengacu pada protokol kesehatan seperti diatur dalam PKPU.

Baca Juga :  Tes Masuk polteskes, Satpam Unila Asik Raup 'Seseran' Parkir

Sebab, jelasnya, jika biayanya dibebankan kepada paslon, jelas akan sangat memberatkan.

“Sebaiknya cukup dengan protokol kesehatan, cek suhu, dan mendisplinkan 3M,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Tim Pemenangan paslon 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah, Wiyadi mengakui rapid test akan memakan biaya besar dan menyulitkan paslon. Namun pihaknya akan membicarakan hal itu dengan paslon.

“Kami akan mendiskusikan dengan paslon,” pungkasnya.

Untuk diketahui, jumlah TPS di Bandarlampung ada sebanyak 1.700 titik. Biasanya, tiap paslon akan mengirimkan satu saksi atau lebih.

Sebelumnya Ketua KPU Bandarlampung Triadi memastikan seluruh saksi di TPS nanti bebas Covid-19.

Jika mengaju pernyataan itu maka konsekuensinya, setiap saksi seharusnya menjalani test usap (Swap).

Baca Juga :  PPKM Apaan, "Mbuh Nggak Ngerti! Pak Gub, Sosialisasi Dong...

Sebab rapid test, jelas belum menjamin saksi bebas Covid.

(IWA)

Tulis Komentar

News Feed