oleh

Ini Tanggapan Presiden Soal Penembakan Enam Anggota FPI

Haluanlampung – Akhirnya Jokowi buka suara soal penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI). Presiden mengatakan tidak boleh ada masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, namun di sisi lain aparat hukum wajib menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

Presiden mengatakan, sebagai negara hukum, sudah seharusnya hukum harus ditegakkan dan dipatuhi untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negara.

“Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12) pagi, usai berolahraga sepeda.

“Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,”ujar Presiden, seperti dimuat dalam video You Tube Sekretariat Presiden.

Berdasarkan hal itulah, demikian Presiden, tidak boleh ada anggota masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat. “Apalagi membahayakan bangsa dan negara”.

Dalam konteks inilah, aparat hukum “tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun” dalam melakukan penegakan, katanya.

Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar aparat penegak hukum “wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya”.

Aparat hukum juga wajib “melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur,” tegas Presiden.

Apabila ada perbedaan pendapat perihal proses penegakan hukum, presiden meminta semua pihak menggunakan mekanisme hukum yang ada, yaitu melalui proses peradilan.

Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia.

Versi polisi menyebutkan enam anggota FPI itu ditembak mati, karena berusaha menyerang petugas kepolisian yang membuntutinya. Namun versi FPI menyebutkan mereka diserang terlebih dahulu.(hl)

 

Tulis Komentar

News Feed