oleh

Demi HRS, PKS “Pasang Badan”

Haluanlampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memerintahkan anggotanya di Komisi III untuk menjamin penangguhan penahanan pimpinan FPI Rizieq Syihab di Polda Metro Jaya.

“Seluruh anggota di Komisi III kami perintahkan untuk menjamin penangguhan penahanan sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli JuwainiJazuli dalam keterangannya, Senin (14/12).

Ditegaskannya, Fraksi PKS akan terus mengawal kasus ini, termasuk meminta klarifikasi Kapolri Jenderal Idham Azis serta mendorong pembentukan tim pencari fakta.

“Fraksi PKS meminta klarifikasi Kapolri dan mendorong terbentuknya tim pencari fakta independen termasuk investigasi melalui Komnas HAM yang tengah berjalan,” kata Jazuli.

Menurutnya, harapan serupa diserukan oleh berbagai pihak mulai dari kalangan MUI, Muhammadiyah, NU, tokoh nasional dan sejumlah pakar hukum.

“Polri kini sedang disorot. Rakyat menuntut aparat berlaku profesional dan proporsional dalam koridor hukum positif yang objektif. Lebih dari itu aparat diminta tidak mencederai rasa keadilan rakyat dalam menegakkan hukum,” kata Jazuli.

Menurut dia, kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh Rizieq menjadi perdebatan lantaran sudah dikenakan sanksi. Berjalannya kasus ini juga tak dapat dilepaskan dengan peristiwa penguntitan polisi yang berakhir kematian enam anggota laskar FPI.

“Jika masalahnya pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan, apakah tuntutan serupa ditegakkan untuk pelanggar lainnya yang publik melihat banyak terjadi di berbagai tempat. Lalu jika dituntut dengan pidana penghasutan bagaimana penjelasannya karena publik juga bertanya-tanya?” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

PKS pun mengapresiasi langkah Rizieq dan FPI yang menempuh koridor hukum. Rizieq dan tersangka lain memenuhi pemanggilan polisi. Serta Rizieq telah menyampaikan permintaan maaf terbuka.

Sisi lain, Jazuli meminta Pemerintah untuk merespon situasi ini secara arif dan bijaksana berdasarkan analisis yang komprehensif.

“Pemerintah jangan sampai salah baca, harus cermat, cerdas, dan arif dalam mengatasi masalah sosial masyarakat sehingga bisa diselesaikan dengan baik, berkeadilan, dan bermartabat sehingga tidak berakibat kontraproduktif bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.(*/iwa)

Tulis Komentar

News Feed