oleh

Gabungan LSM dan Aliansi Mahasiswa Segera Demo Dinas PSDA Provinsi Lampung

Bandarlampung – Terkait maraknya temuan dugaan mainan Proyek di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung tahun anggaran APBD-P tahun 2020, mendapat sorotan kembali dari salah satu lembaga Aliansi mahasiswa anti korupsi lampung (ALIMAKOR), Senin (21/12/2020).

Ketua Aliansi Ahlun Nazar saat menyambangi kantor Redaksi mengatakan, “Lembaga kami juga sedang menyoroti pekerjaan proyek Dinas PSDA Provinsi Lampung, banyak kejanggalan yang kami temui terutama dalam penggunaan bahan baku dan volume pekerjaan, serta waktu yang sangat mepet juga berpengaruh untuk hasil atau kwalitas proyek tersebut, sampai dengan

hari ini masih banyak pekerjaan yang belum selesai sementara waktu tinggal beberapa hari lagi,”.

“Lembaga Kami akan segera melakukan aksi Demo untuk mendorong aparat penegak hukum segera melakukan penyidikan atas temuan yang akan kami laporkan dan mengawalnya sampai tuntas, Ya kami akan melakukan aksi demo serta melaporkan temuan kami ke Aparat”, Ungkap Ahlun kepada Redaksi.

Lanjutnya, untuk itu kami menyambangi kantor redaksi untuk meminta dukungan dalam hal publikasi karena kami juga membaca media ini sedang menyoroti dugaan mainan Dinas PSDA, kami akan bongkar siapa pemainnya, Tutur Ketua Alimakor.

Baca Juga :  Sahdana: Ini Tidak Adil

Sebelumnya diberitakan, Adanya dugaan ‘Mainan’ pada pelaksanaan sejumlah di proyek di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung tahun anggaran APBD-P tahun 2020, jadi sorotan publik.

Kejaksaan maupun kepolisian didesak segera gerak cepat memproses secara hukum, sebelum terjadinya kerugian negara.
“Kejaksaan atau kepolisian segera gerak cepat memposes temuan ini, sebelum terjadinya kerugian negara,” tegas Divisi Jaringan Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dam HAM (SIKK-HAM) Lampung M Fattir, saat dihubungi via telepon, Minggu (20/12).

Menurut Fattir, langkah aparat hukum untuk memproses temuan ini, juga sebagai langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Salah satu tugas aparat penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, segera proses temuan proyek di Dinas PSDA,” tegasnya.

Diberitakan sebelumya, dugaan adanya penyimpangan sejumlah proyek yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung tahun anggaran APBD-P tahun 2020 didorong ke ranah hukum.

Selain pengerjaannya tidak sesuai ketentuan, kualitas proyek sangat buruk juga berpotensi merugikan keuangan negara.
LBH Transparansi Akuntabilitas Publik (LBH-TAP) Lampung mendesak Kejaksaan maupun Kepolisian untuk segera memeriksa pihak Dinas PSDA dalam hal ini Kadis dan pelaksana dua proyek yang diduga bermasalah.

Baca Juga :  Ungkap Illegal Loging, Personel Polres Pesawaran Dapat Penghargaan

“Penegak hukum segera periksa Kadis dan pelaksana proyek tersebut, sebelum timbulnya kerugian negara,” tegas Tim Advokasi SIKK-HAM Lampung Ardiansyah, saat dihubungi via telepon, Kamis (17/12).

Ditegasan Ardi, pihaknya akan mempelajari temuan hingga data proyek di Dinas PSDA untuk segera dilaporkan ke aparat penegak hukum.
“Akan kita pelajari temuan ini, segera kita laporkan ke penegak hukum,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, inikasi adanya dugaan penyimpangan pada pelaksaaan sejumlah proyek di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung tahun anggaran APBD-P tahun 2020 satu persatu mulai terkuak.

Mulai dari indikasi adanya pengurangan volume pekerjaan, bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dengan menggunakan batu belah putih, adukan semen yang tidak sesuai, konsultan pengawas.

Temua tersebut diketahui ada di dua proyek di antaranya, Rehabilitasi Irigasi Desa Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, yang dikerjakan oleh CV. Rejeki Anugrah Abadi, Alamat Jalan Pajajaran NO.95 RT.003 RW. 003 KEL. Jagabaya II KEC. Sukabumi Bandar Lampung, NPWP 03.032.612.8-323.000, harga penawaran Rp 617.790.599,19.

Dan Proyek Pembangunan Rehabilitasi irigasi dan rawa Pekon Pandan Surat, proyek dengan nilai Kontrak kerja Rp.399.688.502.00 sumber dana APBD-P Provinsi Lampung, yang di kerjakan oleh CV. Baja Hutam Sejahtera, konsultan Pengawas Wira Karya Muda.
Atas temuan itu, Sentral Investigasi Korupsi dan Akuntabilitas Lampung (SIKK-HAM) Lampung mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap PSDA dan pelaksana proyek.

Baca Juga :  Alami Luka Bakar saat Bermain Meriam Bambu, Bocah 7 Tahun Meninggal

“Jika temuannya valid dan bisa dipertanggungjawabkan, aparat penegak hukum harus segera melakukan lan gkah-langkah hukum atas temuan itu,” tegas Divisi Jaringan SIKK-HAM Lampung Muhammad Fattir, saat dihubungi telepon, Rabu (16/12).
Sebelumnya, LSM Barisan Anak Lampung Anti Korupsi (Balak) menegaskan jika ada potensi kebocoran keuangan negara dalam pelaksanaan proyek Dinas PSDA Propinsi Lampung.

“Proyek Dinas PSDA) Provinsi Lampung APBD 2020 tidak diawasi Konsultan Pengawas, padahal bidang perencanaan dan pengawasan berkerjasama dengan pihak ketiga yakni Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas agar pekerjaan yang didanai APBD harus sesuai kontrak kerja dan tepat waktu dengan kualitas yang baik,” tegas Ketua LSM Balak Herwandi. (*1)

 

Tulis Komentar

News Feed