oleh

Sidang TSM Pilkada: Memukaunya Yusril dan Zoelva Hingga Khoir pun Tertawa

Haluanlampung – Ada tiga momen yang menarik dalam sidang perkara pelanggaran TSM yang digelar Bawaslu Lampung di Hotel Bukit Randu, Senin (28/12).

Tiga momen tersebut menjadikan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli tersebut menjadi sidang paling sempurna dan lengkap karena mempertontonkan tiga situasi; serius, aneh, dan lucu.

Momen serius terjadi pada sesi pertama saat saksi ahli Hamdan Zoelva memberikan keterangannya. Momen ini menjadi tambah menarik saat Yusril Ihza Mahendra, pengacara Yutuber paslon 02 yang hadir secara virtual mengelaborasi keterangan Hamdan Zoelva.

Keduanya berbicara lugas, jelas, dan jelas menerangkan apa pun terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Hamdan berpendapat walikota atau aparat birokrasi pemerintahan yang memengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon (paslon) tertentu masuk kategori pelanggaran administrasi.

Hamdan mengatakan, bila hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berakibat sanksi pembatalan paslon. Dan, jika kasus semacam itu dibiarkan, maka akan dengan bebas paslon menggunakan pihak lain melakukan pelanggaran tanpa tersentuh hukum. Hal itu dapat mengakibatkan rusaknya negara demokrasi konstitusional dan negara hukum Indonesia.

Hamdan juga menjelaskan, dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang (UU) Pilkada, yang dimaksud terstruktur’ adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Baca Juga :  Rakor Bersama Wakil Ketua KPK, Gubernur Arinal Ajak Bupati/Walikota Satukan Langkah Cegah Korupsi

“Sementara ‘sitematis’ adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan ‘massif’ adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian,” jelasnya, melalui virtual.

Hamdan juga menerangkan bahwa pelanggaran TSM juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020. Kemudian Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020, yang menegaskan bahwa laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM untuk pemilihan bupati/walikota disertai dokumen yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 persen kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Menurut dia, tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya pelanggaran TSM di setiap TPS, cukup menggambarkan betapa masif dan meluasnya dampak pelanggaran yang dilakukan.

“Perlu ahli tegaskan bahwa hal paling pokok yang menjadi dasar penilaian suatu pelanggaran TSM, adanya tindakan atau perbuatan yang dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut sejak awal dilakukan untuk memenangkan pasangan calon dalam Pilkada,” jelasnya.

Perbuatan tersebut, sambung dia, melawan hukum, yaitu dengan melanggar prinsip-prinsip free and fair election atau prinsip Luber dan Jurdil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta pelanggaran atas peraturan pemilihan.

Baca Juga :  3 Cakakam Positif Narkoba WK Belum Diumumkan, Apa Mereka Orang Kuat ?

“Tindakan demikian adalah tindakan yang melukai negara demokrasi konstitusional sekaligus negara hukum, di mana Pilkada adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu pelanggaran demikian juga adalah pelanggaran atas prinsip-prinsip konsitusi dan prinsip negara demokrasi konstitusional,” tegasnya.

Dia menyebut, berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (5) jo Pasal 73 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat 4 UU Pemilukada, pasangan calon, tim kampanye, atau pihak lain yang melakukan pelanggaran TSM dapat dikenakan sanksi adminsitrasi pembatalan sebagai calon.

“Pelanggaran TSM dimaksud bukan saja yang dilakukan calon, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Asalkan terbukti bahwa pelanggaran tersebut dalam rangka menguntungkan pasangan calaon tertentu,” terangnya.

Untuk itu, sambung Hamdan, walikota atau aparat birokrasi pemerintahan yang memengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon (paslon) tertentu masuk kategori pelanggaran administrasi.

“Bila hal tersebut dilakukan secara terstruktur, TSM dapat berakibat pada sanksi pembatalan paslon,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, pada kasus pelanggaran TSM terdahulu )merujuk berbagai putusan MK), jelaslah bahwa tindakan aparat birokrasi dan ASN yang dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu termasuk pelanggaran TSM.

Baca Juga :  Berawal Hibah dari Pemilik Tanah Hi. M Djamsari pada 1960

“Jika kasus demikian tidak dapat dikategorikan sebagai palanggaran TSM, maka akan dengan bebas pasangan calon menggunakan pihak lain melakukan pelanggaran tanpa tersentuh hukum,” ungkapnya.

Momen kedua dan ketiga yang juga menarik karena terasa aneh dan lucu terjadi pada menit-menit akhir persidangan.

Dua momen tersebut berangkaian, bermula dari lontaran Gunawan Handoko, pengacara Yutuber yang menyoal status saksi ahli Yusdianto yang dihadirkan tim hukum paslon 03 Eva-Deddy yang ternyata adalah tenaga ahli walikota (Pemkot Bandarlampung).

Yusdianto membenarkan hal itu, namun ia mengaku sudah mengundurkan diri sejak November lalu.

Saat bukti terkait status tenaga ahli itu ditunjukkan kepada majelis, Khoir yang memimpin jalannya sidang mengatakan, “Ini honor bulan November sudah diteken.”

“Benar, tapi saya tak terima karena kas daerah kosong,” balas saksi ahli.

Di saat itulah Khoir tertawa-tawa. Inilah momen paling sedap dipandang mata.(iwa)

Tulis Komentar

News Feed