oleh

Bawaslu RI Dukung Putusan Diskualifikasi Paslon 03

Haluanlampung – Keputusan Bawaslu Lampung mendiskualifikasi pasangan calon (03) Eva-Deddi  sudah sesuai kewenangannya.

Bawaslu RI menilai Bawaslu Lampung sudah  baik melaksanakan Undang-Undang No 10/2016 tentang Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

Menurut komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Majelis Pemeriksa sudah melaksanakan kewenangannya, yakni membatalkan paslon 03 Eva-Deddy.

Bawaslu membatalkan paslon 03 karena terbukti melanggar administrasi terstruktur, sistematis, masif (TSM) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Bandar Lampung.

“Bawaslu Lampung dengan baik melaksanakan ketentuan Undang-Undang No 10/2016 tentang Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020,” ujar Dewi.

Dewi menambahkan Bawaslu Lampung sudah melakukan  kedua aturan tersebut. Baik berkaitan dengan tata cara , mekanisme, dan prosedur pemeriksaan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Baca Juga :  Resmi Dilantik, Rayon Tarbiyah Fokus Membangun Keharmonisan Pengurus dan Anggota

Selain itu, putusan membatalkan pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah juga sudah sesuai dengan substansi pemeriksaan dan melihat fakta-fakta dalam persidangan.

“Pemeriksaan yang sudah dilakukan melalui pengkajian, analisis berdasarkan fakta-fakta persidangan,” tambahnya.

Namun demikian, langkah Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon nomor 3 menuai kritik dari lembaga masyarakat sipil (LSM) pemantau pemilu.

Kritik paling tajam menyoal diskualifikasi pascapenetapan Eva-Deddy sebagai paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih.

Peneliti dari Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan pascapenetapan oleh KPU sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika ada gugatan perselisihan hasil pilkada.

“Sudah ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang kalah ke MK. Ini bisa menjadi preseden ke depan kalau orang merasa proses di MK masih lama, dia masih ada ruang untuk mempermasalahkan hasil pemilu di Bawaslu,” ujarnya dalam diskusi ‘Setelah Putusan Diskualifikasi Paslon oleh Bawaslu: Bagaimana Perselisihan Hasil Pilkada di MK?’ Senin (11/1).

Baca Juga :  PC Fatayat NU Bandar Lampung Bersama Kapolda Lampung Bersinergi Tebarkan Pesan Moderat

Menanggapi kritik tersebut, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan Bawaslu hanya melaksanakan kewenangannnya sesuai perintah UU menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pada tahapan pemilihan.(iwa)

Tulis Komentar

News Feed