oleh

Menanti Keputusan Mahkamah Agung: Paslon Mana yang Beruntung?

JELAS sangat sulit menjawab pertanyaan itu. Namun apa pun keputusan MA akan menjadi yurisprudensi dalam sengketa pilkada berikutnya.

—–

Ini soal masa depan paslon Eva-Deddy yang pada Selasa (12/01) lalu mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA).

Upaya banding Eva-Deddi adalah upaya akhir untuk mengembalikan status kepesertaan mereka dalam Pilkada Bandarlampung yang dicerabut KPU.

Keputusan membatalkan paslon Eva-Deddi dikeluarkan melalui rapat pleno KPU Bandarlampung, Jumat (8/1) malam. Dituangkan dalam Surat Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung Tahun 2020.

Surat Keputusan KPU Bandarlampung tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Lampung Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi terstruktur, sistematis, masif (TSM) pada Rabu (6/1) siang di Hotel Bukit Randu.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM

Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung memutuskan paslon Eva-Deddi terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM selanjutnya membatalkan pencalonan paslon tersebut.

Paslon Eva-Deddi  pada pemilihan pada 9 Desember lalu memperoleh suara terbanyak dan sudah ditetapkan KPU..

Di sisi lain, ini juga soal langkah hukum paslon 02 Yusuf-Tulus yang sudah berhasil membalikkan keadaan.  Semula paslon kalah menjadi paslon paling berpeluang menjadi pemenang pilkada pasca pembatalan paslon Eva-Deddi oleh Bawaslu Lampung.

Menjadi Yurisprudensi

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila) M Iwan Satriawan SH MH menilai keputusan MA akan menjadi yurisprudensi dalam pilkada.

“Kalau ini dimenangkan oleh MA maka akan menjadi yurisprudensi dan akan diajukan juga oleh paslon-paslon yang kalah di Pilkada Serentak,” kata Iwan, Selasa (12/1), seperti dikutip dari laman nitizenku.com.

Baca Juga :  8 Daerah Zona Merah, Arinal Bakal Tegas

Iwan mengatakan, pilihan di MA hanya dua: menerima atau menolak banding tim hukum paslon 03 Eva-Deddi.

Jika MA menerima putusan KPU, maka secara otomatis paslon 02 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo dilantik jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung.

“Iya otomatis nomor urut 02 sebagai suara terbanyak kedua,” ujar dia.

Namun bila MA memutuskan menolak keputusan KPU, maka paslon 03 yang akan dilantik karena sudah tidak dimungkinkan ada upaya hukum lagi.

Serunya di ini, dalam suasana harap-harap cemas menunggu keputusan MA, kedua belah pihak, 02 dan 03, masih sama-sama optimis.

Tim hukum paslon 03 yakin MA akan membatalkan keputusan KPU Bandarlampung juncto keputusan Bawaslu Bandarlampung.

Baca Juga :  URC Gaspool dan Sahabat Traveler Lampung Galang Dana Peduli Gempa Majene
Sudah Inkrah

Sementara, tim hukum 02 menyebut keputusan pembatalan paslon 03 sudah inkrah, dengan alasan keputusan dibuat melalui proses persidangan Majelis Pemeriksa Bawaslu diikuti pihak pelapor (02) dan terlapor (03) serta saksi-saksi, ahli dari kedua belah pihak.

“Keputusan Bawaslu jelas dan tegas, bahwa paslon 03 terbukti melakukan pelanggaran TSM sesuai fakta persidangan dan bukti-bukti yang kami sampaikan. Dan keputusan itu sudah inkrah karena pembatalan paslon 03 bukan didasari temuan Bawaslu belaka,” kata Ahmad Handoko, kuasa hukum paslon 02. (iwa)

 

 

Tulis Komentar

News Feed