oleh

Polemik Notifikasi MA, Akademisi: SE Bukan Aturan Tertinggi

Haluanlampung – Ketua Tim Pemenangan Eva-Deddy, Wiyadi mengatakan tim hukum pasangan calon 03 Eva-Deddi sudah mendaftarkan banding ke Mahkamah Agung. Namun belum teregistrasi.

Wiyadi mengatakan, kondisi terlambatnya pendaftaran perkara gugatan ke MA tidak akan menyebabkan masa gugatan menjadi kadaluarsa atau hangus mengingat adanya kejadian luar biasa Pandemi Covid-19.

Wiyadi merujuk Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) lingkup Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Apa isi Surat Edaran tersebut?

Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2020 itu memuat 8 point. Pada point 1 menyebutkan MA melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Pada point 1 huruf (a) menjelaskan bahwa hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (work from home).

Baca Juga :  Penambangan di Bibir Sungai Kali Duren: Pemilik Ngaku Punya Izin dari Presiden

Point 2 huruf c menegaskan bahwa terhadap perkara-perkara yang memiliki batas waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundangan-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggat waktu pemeriksaan.

Masih terkait point 2 huruf (c) SE Nomor 1 tahun 2020 bahwa hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggat waktu pemeriksaan, tapi tidak menyebutkan dapat menunda permohonan pendaftaran, sebab saat pendaftaran belum ada hakimnya. Apalagi pemohon dapat mendaftar secara online.

Merujuk SEMA tersebut, Wiyadi menafsirkan bahwa terhadap perkara perkara berbatas waktu pemeriksaannya oleh ketentuan undang-undang, hakim dapat menunda walaupun melampaui tenggang waktu.

Tapi Wiyadi adalah politisi, Ketua PDIP Bandarlampung, sekaligus ketua pemenangan paslon 03.

Lalu apa kata pengamat politik dan pakar hukum?

Akademisi asal Universitas Lampung (Unila), Budiono menyampaikan tanggapannya.

Budiono menjelaskan, soal waktu pendaftaran gugatan di MA harus tetap mengacu Undang-Undang (UU) 10 Tahun 2016.

Dalam Pasal 135A ayat (6), menyebutkan bahwa paslonkada yang kena sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke MA, dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja, terhitung sejak KPU mengeluarkan keputusannya.

Baca Juga :  Pengurus Cabang IPNU Bandar Lampung Peringati Harlah ke 67

“Kalau saya melihatnya harus sesuai aturan. Kalau pasangan itu keberatan atas keputusan KPU bisa mengajukan keberatan ke MA paling lambat tiga hari pasca putusan. Selanjutnya MA punya waktu 14 hari terhadap keberatan yang diajukan paslonkada yang dibatalkan. Begitu secara normatifnya,” jelas Budiono, Minggu (17-1-2021).

SE Bukan Aturan Tertinggi

Menurut Budiono, setiap penggugat harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh melampaui batas waktu.

SE itukan aturan yang tertinggi. Kalau dia keluar dari UU, maka harus keluar peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk mengatasi keadaan luar biasa atau kejadian seperti lockdown atau WFH. Terutama masalah peradilan seperti ini,” jelasnya.

Budiono tidak mengetahui secara pasti, apakah ada Perpu dalam menghadapi keadaan luar biasa di Indonesia, terutama terkait kebijakan MA yang berdomisili di Jakarta dalam menghadapi situasi pandemi.

“Tapi kalau saya melihatnya begini, pendaftaran gugatan itu bukan hanya sebatas offline, tapi juga online,” ujarnya.

Baca Juga :  Parah,,!! Oknum Provost Caci-Maki ASN RSUD Lamtim, Nuduh Tukang Aborsi di Depan Umum

Apalagi, sambung Budiono, kejadian WFH (bekerja dari rumah) bukan pertama kali terjadi di Indonesia.

“Situasi ini sudah kita alami kurang-lebih satu tahun. Artinya keadaan luar biasa itu sudah diantisipasi dan diberikan jalan keluarnya. Sekarang, semuanya ini rata-rata sudah melalui pendaftaran online kan,” paparnya.

Dengan adanya pelayanan online di hampir semua lembaga, termasuk peradilan umum, maka menurut Budiono, seyogyanya tidak perlu adanya Perpu.

“WFH tidak menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Terutama orang yang mencari keadilan di MA. Sebab semuanya sekarang sudah online,” terangnya.

Maka, menurut Budiono, gugatan Eva-Deddy di MA semestinya tidak bisa terigistrasi jika dilakukan di luar batas waktu yang ditetapkan oleh UU. Terkecuali telah ada Perpu yang mengaturnya.

“Kalau ini tidak ada aturannya, akan menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegasnya.(iwa)

Baca Juga :

Tulis Komentar

News Feed