oleh

Mustafa Akan Mengajukan Permohonan Justice Collaborator

Bandarlampung – Terdakwa Mustafa akan mengajukan permohonan justice collaborator (JC) untuk mengurai perkara yang melibatnya, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai membacakan dakwaan, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dengan cara teleconference, Senin (18/1/2021).

“Kami tidak akan melakukan eksepsi, pada sidang kedepannya izinkan saya sampaikan melalui pengacara saya sekarang, sekarang saya di Lapas Sukamiskin sedang menyusun untuk mengajukan Justice Collaborator sehingga majelis dan JPU bisa melihat sesungguhnya, saya harapkan kasus ini bisa terang-benderang bagaimana kondisi saat saya memimpin waktu lalu,” Hal tersebut disampaikan terdakwa Mustafa ke JPU.

Dalam kesempatan itu juga, Mustafa memohon izin ke Ketua Majelis Hakim Efiyanto untuk menjelaskan terkait perkaranya.

“Izin Yang Mulia, kalau boleh berkenan bahwa saya selaku terdakwa akan kooperatif menjelaskan perkara ini sehingga masyarakat Lampung khususnya Lampung Tengah bisa melihat secara jelas,” ungkap Mustafa melalui teleconference.

Baca Juga :  Polisi Tangkap Pengangkut Kayu dari Hutan Kawasan PTPN 7

Sementar itu Ketua Majelis Hakim Efiyanto pun mempersilahkan apa yang menjadi hak terdakwa. Namun pada kesempatan ini, Efiyanto malah menanyakan kesiapan terdakwa jika menjalani sidang secara langsung.

“Kalau saat saksi dan kalau terdakwa sudah selesai menjalani hukuman pertama kalau bisa (sidang) disini, kalau seandainya pakai zoom nanti takut berulang-ulang jadi diusahakan sidang disini nanti kami sampai kan ke JPU kalau bisa, kapan masa pidana anda berakhir,” tanya Efiyanto.

Mustafa menjawab masa pidana anda berakhir sampai 16 Februari 2021. “Kalau ditambah dengan subsider maka ditambah 3 bulan lagi,” jawab Mustafa.

Mustafa pun meminta kepada Majelis Hakim agar tetap melaksanakan persidangan secara online dan ia tetap ditahan di Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Kalau berkenan, anak-anak saya sekolah disini (Bandung) dan saya masih terpidana, mohon Yang Mulia saya disini (Sukamiskin) sehingga apa yang menjadi aktifitas dan ibadah serta perawatan sakit saya bisa di sini. Soal hal teknis saya mohonkan kepada Yang amulia bisa menggunakan sound sistem atau teknologi bagus,” imbuh Mustafa.

Baca Juga :  Danrem Gatam Ikuti Vicon Rakornas BNPB Tahun 2021

“Iya, itu (sidang langsung) kan planing,” timpal Efiyanto.

Setelah tidak ada penyampaian, Efiyanto menutup persidangan.

“Sidang ditutup kita lanjutkan pada Kamis (28/1/2021) mendatang,” tutup Efiyanto. Diketahui, selain komitmen fee Rp5 miliar dari Budi Winarto, mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa juga menerima sebesar Rp9 miliar dari Simon Susilo selaku Direktur PT Purna Arena Yudha.

Hal itu terungkap dalam sidang dakwaan perkara gratifikasi yang menjerat Mustafa di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin (18/1/2021).

JPU KPK Taufiq Ibnugroho mengatakan, penyerahan fee Simon Susilo dilakukan setelah ada pertemuan khusus dengan Plt Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah.

Taufiq menuturkan, sekitar bulan November 2017 bertempat di Rumah Makan Sate Utami di daerah Wayhalim Kota Bandarlampung Taufik Rahman bersama stafnya melakukan pertemuan dengan Simon Susilo dan Agus Purwanto selaku Direktur PT Purna Arena Yudha.

Baca Juga :  DPW-KAMPUD Bersinergi Kawal Program Lampung Berjaya

“Dalam pertemuan tersebut, Taufik menjelaskan kepada Simon proyek pekerjaan jalan atau jembatan di Kabupaten Lampung Tengah yang akan dikerjakan pada tahun 2018,” kata Jaksa.
JPU menambahkan, tak hanya terima fee dari Simon Susilo dan Budi Winarto hingga Rp14 miliar, terdakwa Mustafa juga menerima gratifikasi sampai Rp51 miliar. (Red/ adien)

Tulis Komentar

News Feed