oleh

Yusril Yakin MA Menolak Gugatan Paslon 03 Eva-Deddi

-POLITIK-1.593 views

Haluanlampung – Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02, Yusuf-Tulus, Yusril Ihza Mahendra optimistis MA akan menolak gugatan paslon 03 Eva-Deddi.

Dalam keterangan tertulisnya, Yusril menyatakan akan menguatkan dalil-dalil laporannya atas putusan Bawaslu/KPU membatalkan paslon nomor urut 03.

Ia akan berusaha meyakinkan Majelis Hakim pemeriksa hingga mengeluarkan putusan sama yakni menguatkan putusan Bawaslu dan KPU Kota Bandarlampung.

Yusril juga mengutip keterangan saksi ahli yaitu mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun pula boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain”.

Pengacara terkenal itu kembali mengurai berbagai pelanggaran hingga berujung pada pembatalan paslon 03. Salah satunya adalah pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dengan mengarahkan dan menyalahgunakan dana bantuan Covid-19.

Semua pelanggaran TSM itu, jelas dia, terungkap di persidangan Bawaslu Lampung. Dan terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Walikota Bandarlampung beserta jajarannya telah mengarahkan dan menyalahgunakan dana bantuan Covid-19. Sehingga menguntungkan paslon 03 dan merugikan pasangan lain.

Terbukti Pelanggaran TSM

Pelanggaran tersebut yakni, pembagian bansos Covid-19 berupa beras 5 Kg bersumber dana APBD Kota Bandarlampung secara merata untuk kepentingan pribadi.

“Walikota (suami Eva Dwiana) telah menumpangi kegiatan pembagian bansos.  Ada penyampaian pesan-pesan khusus untuk memilih pasangan calon nomor urut 03. Ini jelas merugikan calon pasangan lain,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Yusril, juga terjadi pengerahan ASN dari mulai camat, lurah, RT dan Linmas se-Kota Bandarlampung, dan pembagian uang kepada kader PKK.

“Menjelang hari pemilihan, membagikan uang Rp200 ribu kepada 100 kader PKK,” tukasnya.

Tindakan tidak netral berikutnya adalah, ASN merangkap sebagai KPPS, pemecatan RT dan Linmas dan penghentian bantuan beras bagi warga yang menolak memilih paslon 03.

Bahkan, kata Yusril terdapat penyalahgunaan APBD untuk fasilitas rapid test secara gratis bagi seluruh saksi pasangan calon nomor urut 03 tetapi tidak bagi saksi pasangan calon lainnya.

“Jadi, Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020, yang membatalkan Paslon Nomor Urut 03 sudah berkekuatan hukum,” tukasnya.

Keputusan Bawaslu yang mendiskualifikasi pasangan nomor urut 3 terbit pada 6 Januari 2021, lalu oleh KPU Bandarlampung memperkuatnya dengan menerbitkan surat keputusan pada 8 Januari 2021, yang pada intinya membatalkan paslon nomor urut 03.

Atas dua keputusan dua penyelenggara Pemilu tersebut  paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah melayangkan gugatan ke MA.

Jadi Pihak Terkait

Berkenaan dengan itu, Yusril mengatakan sebagai pihak pelapor, ia  memiliki kepentingan hukum secara langsung atas upaya hukum oleh pasangan calon nomor urut 03 di Mahkamah Agung RI.

“Kami menghormati proses hukum oleh pasangan calon nomor urut 03. Namun kami tetap berpendirian sebagaimana laporan kami dan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung.  Yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM oleh paslon 03 lebih dari 50% dari total kecamatan se-Kota Bandarlampung  dengan melibatkan struktur Pemerintahan Kota Bandarlampung (terstruktur), terencana dengan matang dan rapi (sistematis) dan berdampak luas (masif) pada hasil pemilihan Kota Bandar Lampung 2020,” jelas Yusril.

Yusril mengatakan pengajuan diri sebagai pihak terkait agar laporan pelanggaran TSM oleh paslon nomor urut 2 dapat ditegakkan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Kami maju sebagai Pihak Terkait guna memastikan penegakan hukum atas pelanggaran administrasi pemilihan TSM ini ditegakkan seadil-adilnya,” tukasnya.
(IWA)

Tulis Komentar

News Feed