oleh

Bawaslu Tegaskan Diskualifikasi Paslon Diatur Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016

Haluanlampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merinci berbagai pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020.

Pertama, Bawaslu menemukan 166 dugaan pelanggaran berupa politik uang.

Menurut Ketua Bawaslu Abhan, dari 166 kasus itu sebanyak 31 kasus sampai  ke penyidik. Sebanyak 76 putusan pengadilan, dan 96 kasus tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Ia menerangkan pelanggaran politik uang sesuai Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sanksinya ialah diskualifikasi.

Kedua, Bawaslu menemukan jenis pelanggaran lain, yakni pelanggaran administrasi (1.489 kasus). Pelanggaran kode etik (288 kasus), pelanggaran pidana (179 kasus) dan 1.562 kasus pelanggaran lainnya.

Abhan berkata, pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga banyak terjadi  dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga :  1.000 Prajurit TNI–Polri Suntik Vaksin Covid-19

Menurutnya, kasus itu antara lain 484 kasus mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah di media sosial, 150 kasus menghadiri kegiatan sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan ke parpol, 110 kasus mendukung salah satu paslon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon.

“Ini sudah diberikan oleh KASN sebanyak 1.562 rekomendasi kepada PPKnya,” katanya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menindaklanjuti berbagai persoalan di Pilkada Serentak 2020.

“Untuk menindaklanjuti permasalahan Pilkada 2020, Komisi II membentuk Panja evaluasi pilkada serentak 2020,” kata Doli.

Dia membeberkan, beberapa permasalahan yang perlu evaluasi antara lain terkait politik uang, netralitas ASN, kelemahan koordinasi penyelenggara Pemilu, hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).(*/iwa)

Tulis Komentar

News Feed