oleh

DPRD Optimis Pemkab Mesuji Mampu Genjot Infrastruktur Melalui PT SMI

-DAERAH, MESUJI-198 views

Mesuji – Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Mesuji berwacana mendorong penerintah kabupaten Mesuji dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Dpupr) untuk segera mengambil langkah guna meningkatkan infrastruktur terutama terkait peningkatan jalan, sebagaimana diungkapkan oleh Parsuki Shi selaku ketua komisi 3 Dprd Mesuji.

“Kita masih mempunyai puluhan ribu kubik stok file batu yang ada di wilayah mesuji timur juga rawa jitu utara, ini bisa kita gunakan untuk swakelola, ” ucapnya.

Disinggung terkait anggaran, Politisi partai golkar ini mengatakan bahwa Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memberikan pinjaman kepada beberapa daerah untuk memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Baca Juga :  Ratusan Murid SMP KB Sisiri Sampah di Sepanjang Jalan Tiyuh Panaragan

“Pemerintah pusat memberikan peluang supaya perekonomian kita tetap berjalan, yaitu melalui pinjamana PT SMI, ini sangat membantu buat perintah daerah karena mereka memberikan waktu hingga 8 Tahun serta bunga 0%, juga berbagai kemudahan lainya, ” ucap parsuki saat crew media haluan lampung menyambangi kediamanya pada Jumat ( 22/01).

Tak hanya itu, pihak Dprd juga sangat meyakinin bahwa suntikan dana tersebut dapat membantu pemerintah daerah mesuji dimana banyak ruas jalan yang sangat membutuhkan anggaran perbaikan.

” Kita bisa realisasikan 5 km untuk ruas jalan scara swakelola pada tiap tiap kecamatan dengan dana tersebut, dimana menurut dokumen kami ada 12 titik ruas jalan yang sudah terkoneksi, maka kami pihak Dprd berharap kiranya Dinas Pupr tanggap akan peluang ini, ” imbuhnya.

Baca Juga :  Kopi dan Gula Aren Rantau Temiang, Way Kanan Tembus Pasar Luar Provinsi Lampung

Lebih lanjut pria pecinta bonsai ini juga menegaskan bahwa niatan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah kabuten tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan.

” berbagai kemudahan yang dapat kita peroleh melalui pinjaman ini dapat kita ketahui jika kita merujuk kepada peraturan mentri keuangan republik indonesia nomor 174/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan mentri keuangan nomor 105/PMK.06/2020 tentang penglolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah, ” tandasnya. (*)

Tulis Komentar

News Feed