oleh

SIDANG PHP: Pemohon Cabut Gugatan

Haluanlampung – Sidang Panel 1 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021. Namun, dalam sidang tersebut, Yasrizal selaku kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Budiman – Helmi Paman menyampaikan bahwa permohonan tersebut dicabut sehingga tidak dilanjutkan.

Sebelumnya dalam permohonan yang telah diregistrasi, Pemohon meminta MK untuk membatalkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Gusnan Mulyadi – Darmin serta mendiskualifikasi paslon tersebut sebagai peserta pilkada Tahun 2020. Menurut pemohon, hal tersebut diakibatkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh paslon tersebut yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Sebelum menutup sidang, majelis hakim MK menyampaikan bahwa sidang berikutnya akan digelar pada Selasa 2 Februari 2021 pukul 11.00-13.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu untuk perkara nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 dan 44/PHP.BUP-XIX/2021.

Baca Juga :  Pengurus Cabang IPNU Bandar Lampung Peringati Harlah ke 67

Dalam sidang tersebut, Mahkamah juga menggelar sidang perdana PHP Bupati Kaur dengan Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Gusril Fausi dan Medi Yuliardi. Pemohon menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kaur (Termohon) yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/l 704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pemohon mendalilkan terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan masif di sebagian besar TPS di Kabupaten Kaur.

Misbahuddin selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur melebihi target secara nasional, yakni 88,59 persen. Pemohon menilai ada indikasi kecurangan dalam mark up pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS, PPK, maupun KPU secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca Juga :  PLN Journalist Award Tahun Pertama Sukses

Selain itu, Misbahuddin mengungkapkan netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur sebagai pengawas pemilukada sangat diragukan karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh pemohon terhadap pasangan nomor urut 2 Lismidianto – Herlian Muchrim (Pihak Terkait), tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaur. Sedangkan laporan yang dituduhkan kepada Pemohon, langsung direspon dan direkomendasikan pelanggaran. Terkait ketidaknetralan dari Bawaslu Kabupaten Kaur tersebut, maka pemohon melaporkan Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta tanggal 11 November 2020, dengan Nomor Perkara 147-PKE-DKPP/XI/2020.

Untuk itu, dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KaurTahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.30 WIB.(IWA)

Baca Juga :  1.000 Prajurit TNI–Polri Suntik Vaksin Covid-19

 

Tulis Komentar

News Feed