oleh

Menunggu Jurus PK Yusril Ihza

Peninjauan Kembali adalah Upaya hukum luar biasa oleh para pihak yang masih belum puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi.

***

BANDARLAMPUNG-Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir putusan KPU Kota Bandarlampung mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) Eva Dwiana-Deddy Amarullah di Pilkada memaksa pengacara Yusril Ihza Mahendra menyodorkan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK).

Otomatis, jika jurus PK ini teregistrasi di MA, maka akan menjadi babak baru sengketa Pilkada antara paslon 02 dan 03.

Diketahui, MA mengabulkan permohonan sengketa Eva-Deddy atas putusan KPU Kota Bandarlampung.

Dalam sidang putusan pada Jumat (22/1) lalu, Ketua Majelis Hakim MA, Supandi, memberikan dua keputusan penting. Pertama, MA memerintahkan KPU Kota Bandarlampung mencabut keputusan KPU Kota Bandar Lampung, yang mendiskualifikasi paslon Eva-Deddy.

Kedua, Majelis MA memerintahkan KPU Bandarlampung menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru.

Yusril mempersoalkan dua keputusan MA tersebut. Dia mencium banyak kejanggalan.

Kejanggalan pertama, sebut Yusril, terdapat kekeliruan nyata oleh hakim dalam memutus perkara ini.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, jelas Yusril, menilai KPU Kota Bandar Lampung telah melanggar kewenangan dari sudut waktu dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan seperti diatur pasal 5 UU 1 Tahun 2015 juncto PKPU No 5 Tahun 2020. Padahal, pelaksanaan putusan Bawaslu oleh KPU juga perintah undang-undang.

Baca Juga :  Sungai Kaliawi: Buawi Tertangkap, Buiwo Masih Diburu

“Di mana KPU Provinsi/Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat tiga hari. Dengan kata lain, tidak ada pilihan hukum lain bagi KPU, selain menindaklanjuti keputusan diskualifikasi,”
bebernya.

Kejanggalan kedua, tambah Yusril, MA harusnya mendengar seluruh pihak secara berimbang.

Dia mengatakan, pelapor sudah mengajukan permohonan intervensi pada 18 Januari 2021, namun ditolak kepaniteraan Tata Usaha Negara (TUN).

Alasannya, tidak terdapat ketentuan hukum acara.

“Sebaliknya, pihak paslon 01 yang mengajukan permohonan intervensi 20 Januari 2021 justru diterima dan dipertimbangkan dalam putusan. Padahal semua orang tahu, paslon nomor 1 tidak punya kepentingan dengan perkara ini,” ujarnya.

Atas dasar kejanggalan dan kekeliruan hakim MA itu, lanjut Yusril, pihaknya berencana melakukan PK atas putusan MA itu.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan PK atas Putusan MA tersebut,” tutupnya.

Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali adalah Upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh para pihak masih belum puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi.

Baca Juga :  Pejabat PUPR di Tanggamus Kayak "Kucing", Dimintai Konfirmasi Malah Kabur... Eh, Sontoloyo...!!!

Permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selanjutnya, Pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Baca Juga :  Sidang Perkara Suap Terdakwa Mustafa, Mudahnya Saksi Nunik Membantah!

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

a) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c.)yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d) yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

(iwa)

Tulis Komentar

News Feed