oleh

Oknum TKSK Diduga Potong Uang BPNT E-Warung di Lampura

Lampura – Carut Maru Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Departemen Sosial RI kepada kube e-warung di Lampung Utara (Lampura) diduga terjadi pemotongan oleh oknum koordinator (tenaga Kerja Sukarela Kegiatan (TKSK) Lampura, sebesar Rp 6.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan, selama satu tahun setangah balakangan ini.

“Untuk tahun ini 2021, oknum TKSK menargetkan kembali pemotong sebesar Rp 6.000 per KPM per bulan yang tersebar di 23 kecamatan di Lampura, melalui sembilan supplier sembako BPNT Lampura,” kata salah satu Supplier yang tidak mau disebutkan namanya, Senin (01/2/2021).

Ia mengungkapkan, peraktek pemotongan sejumlah ungan Penyaluran BPNT sudah berjalan dua tahun belakangan ini, selain itu juga diduga fee Pendamping TKSK (Tenaga Kerja Sukarela Kegiatan) Rp 3.500 per KPM/Bulan uang ini wajib disetorkan kepada Koordinator TKSK Lampura total Rp 224.000.000 per bulan bulan atau Rp 2,68 Milyar per tahun.

Baca Juga :  Hadiri Musrenbang, Parosil: Pembangunan Harus Mensejahterakan Rakyat

“Pemotongan ini merupakan derita kami para supplier sembako BPNT Lampura yg dikenakan biaya siluman, masyarakat penerima manfaat ( KPM ) dikorbankan, ungkapnya.

Ia menyinggung, biaya siluman tidak jelas juga yg dipaksakan harus dibayar oleh para supplier (yg diduga mengalir ke oknum pejabat di instansi Pemda, dan Parpol) sebesar Rp6.000 per KPM/bulan atau Rp384 juta/bulan atau Rp4,6 Milyar/tahun, yg harus disetorkankoordinator TKSK.

“Diketahui Jumlah KPM utk lampung utara sejumlah 64.000 orang, tinggal dikalikan saja dengan jumlah pemotongan oknum TKSK, nilainya puluhan meliar selama dua tahun,” Ungkapnya.

Sementara itu Koordinator TKSK PKM Lampura Zarkasih saat dihubungi melalui HP 0852 792 71xxx aktif, namun tidak diangkat, bahkan di coba SMS melalui WA tidak dibelas. (Adein /Bule)

Baca Juga :  Pilkakon Pringsewu: Rasmin Jadi Bintang Raup Suara 1111

 

Tulis Komentar

News Feed