oleh

Benang Merah Sengketa Pilkada Bandarlampung

#Bawaslu Seketika Menjadi “Kerupuk”
#Kekhilafan Hakim/Kekeliruan Nyata
#PK dan Inkonsistensi Hukum

KUASA hukum Yusuf-Tulus, Ahmad Handoko memberi sinyal keras akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MK) nomor 1/P/PAP/2021 tanggal 22 Januari 2021.

Yusuf Kohar, calon walikota Bandarlampung yang terdampak dengan putusan MA itu juga memberi sinyal yang sama, meski ia belum menyebutkan kapan mendaftarkan permohonan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung.

“Tunggu saatnya. Kami masih punya waktu untuk menimbang dan mempelajarinya,” ujarnya via hubungan telepon, Kamis (04/02).

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan keputusan memenangkan banding Paslon 3 Eva-Deddi.

Hingga akhirnya, sesuai perintah Majelis MA, KPU Bandarlampung kembali membuat keputusan baru: menetapkan paslon 03 Eva-Deddi menjadi paslon Pilkada Bandarlampung.

Sebelumnya, KPU Bandarlampung telah membatalkan kepesertaan paslon 03 Eva-Deddi yang pada rekapitulasi perhitungan suara memperoleh suara terbanyak.

Paslon 02 Yusuf-Tulus berada di bawahnya disusul paslon 01.

Pembatalan kepesertaan paslon 03 merupakan rekomendasi dari Majelis Bawaslu Lampung setelah bersidang berhari-hari dengan melibatkan dua pihak bersengketa 02 dan 03 dan menghadirkan banyak saksi dan pembuktian.

Hasilnya, sidang perkara pelanggaran administrasi Pilkada secara terstruktur, sistematis dan masif, (TSM) oleh Majelis Bawaslu Lampung memutuskan paslon 03 Eva-Deddi terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran TSM.

Namun belakangan, keputusan Majelis Bawaslu Lampung yang bersejarah dan berkekuatan hukum itu patah.

Lalu (dipahami) ikut menjadi batal meski Majelis MA pada point putusannya tidak spesifik menyatakan putusan Bawaslu batal.

Bawaslu Seketika Menjadi “Kerupuk”

Pasca keputusan MA, Bawaslu mendadak menjadi “kerupuk”, lemes tak berdaya seketika gegara putusan MA yang katanya final dan mengikat.

Sejatinya, keputusan MA pasti mengikat KPU sebab KPU wajib menjalankan perintah UU untuk melaksanakan putusan MA yang bersifat final dan mengikat

Pertanyaannya, apakah keputusan MA itu harus menepikan produk kewenangan Bawaslu?

Bukankah idiom final dan mengikat itu tergantung iqro-nya?

Haluanlampung sempat membahas soal ini dengan Ketua Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah beberapa hari lalu.

Haluanlampung mengirimkan narasi singkat dan berharap mendapat tanggapan darinya.

Isi narasinya: “Bawaslu punya tanggungjawab pada keputusannya. Harusnya ada diskusi yang sehat antara MA dan Bawaslu tentang ini. Jika Bawaslu diam, hak keadilan yang diperjuangkan oleh 02 dan diputus terbukti oleh Bawaslu akan menjadi kedhoziman.

Narasi ini penting untuk menyelamatkan muka Bawaslu. Dan aku berharap, Bawaslu dapat memulai wacana ini dengan santun tanpa merendahkan kewenangan MA.

Dan…lihatlah, betapa perkasanya seorang wanita bernama Khoir saat dia mengetok meja mengesahkan putusan bersejarah kepilkadaan Indonesia. Lalu, setelah itu hening, tatkala telunjuk hukum MA “menyihir” semua keputusan di bawahnya.”

Sayang, Khoir diam. Ia tak membalas memberi tanggapan hingga tadi malam, Kamis (04/02).

Baca Juga :  Jleb...Saipul Jamil "Goyang" PK KPK

Padahal sebelumnya, Khoir rajin membalas dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan.

Haluanlampung memaklumi Khoir tak menjawab karena ia dan lembaganya dalam tekanan. Belakangan, ia dan lembaganya “dipentungin” oleh Komisi II DPR RI yang secara khusus datang ke Lampung untuk menyoal keputusan Bawaslu yang dinilai “lancang”.

Kekhilafan Hakim/Kekeliruan Nyata

Memang, putusan MA bersifat final dan mengikat, dan semua pihak wajib menghormati. Namun bukan berarti rintisan jalan untuk mendapatkan keadilan terhenti.

Para pihak yang belum puas dapat mengajukan peninjauan ulang atas putusan MA jika merasa ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Handoko, Kuasa Hukum Yusuf-Tulus meyakini semua putusan hukum dapat ditinjau ulang, walaupun sebagai praktisi hukum ia sangat paham ada pembatasan yang mengatur sesuai Peraturan MA.
Namun pembatasan tersebut, tidak akan menghalangi langkah hukum jika salah satu pihak berperkara dapat membuktikan adanya hak-hak hukum yang terlanggar.

“Ada kekhilafan yang benar-benar nyata oleh Majelis MA yang memeriksa perkara tersebut. Ada hak-hak hukum dan hak konstitusi kami yang tidak terakomodir, seperti permohonan kami mengajukan diri sebagai pihak terkait,” jelasnya.

Ia mencontohkan, dalam amar putusan MA melibatkan pihak paslon 1 Rycko Menoza-Johan yang tidak ada kaitan dengan perkara, tapi menjadi pertimbangan.

Yang menjadi kejanggalan nyata lainnya dan ramai menjadi perbincangan publik adalah, putusan MA sangat terasa tidak berimbang.

Bahkan MA tak memberikan pertimbangan yang memadai terhadap persoalan substantif atas keputusan Majelis Bawaslu Lampung yang menjadi roh dan jiwa persidangan Bawaslu yang bersejarah itu.

PK dan Inkonsistensi Hukum

Banyak pendapat mengatakan kasasi di MA adalah upaya terakhir. Tapi realitanya, PK ramai dilakukan, dan ini bukan lagi dianggap sebagai inkonsistensi hukum.

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dikenal dalam tahapan peradilan. Para pihak yang berperkara berhak menggunakan upaya hukum ini jika suatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Ada banyak alasan orang mengajukan PK, yang sering adalah bukti baru alias novum.

Selain novum, para pihak berperkara bisa mengajukan PK dengan alasan ada kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.

Ini diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UUMA). Berdasarkan pasal ini, permohonan PK dapat diajukan antara lain jika ‘dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata’.

Baca Juga :  Jumat Barokah, Riana Sari Arinal Bagikan Minuman Sehat Untuk Tenaga Medis Rumah Sakit

Pertanyaannya: apa yang dimaksud kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata tersebut?

Satu tim peneliti Mahkamah Agung di bawah koordinasi Djoni Witanto telah melakukan kajian terhadap masalah ini, khususnya dalam perkara perdata, seperti yang dimuat di website https://www.hukumonline.com/ berjudul: Penelitian MA 2015: Makna Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata, Minggu, 03 Juli 2016.

Tim peneliti melakukan kajian kepustakaan, ditambah diskusi kelompok terfokus dan wawancara dengan para narasumber.

Hasilnya telah dibukukan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung tahun 2015 lalu.

Tim peneliti menemukan fakta tentang inkonsistensi hakim dalam menggunakan anasir kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagai dasar mengabulkan PK.

Inkonsistensi terutama karena perbedaan cara menafsirkan Pasal 67 huruf f UUMA. Ada yang menghubungkan norma itu dengan norma Pasal 67 huruf a yang berbasis pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan.

Ada juga inkonsistensi karena tumpung tindihnya alasan ketentuan kasasi dengan Pasal 67 huruf f UUMA. Menurut para peneliti, inkonsistensi menimbulkan ketidakpastian hukum acara perdata mengenai kasasi. Seolah-olah kasasi bukanlah upaya terakhir, melainkan PK.

Doktrin

Sejumlah akademisi dan praktisi sebenarnya sudah memberikan pendapat mereka mengenai anasir kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

M. Yahya Harahap berpendapat ‘memasukkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum’ termasuk dalam lingkup kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Adami Chazawi menyebutkan ada beberapa hal atau keadaan yang masuk lingkup itu.

Pertama, pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum.

Kedua, amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum.

Ketiga, putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (feitelijke dwaling) maupun kesesatan hukumnya (dwaling omtrent het recht).
Keempat, pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut.

Pandangan Hakim

Dalam doktrin tadi, kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata cenderung dianggap sama dan dalam satu rangkaian.

Berbeda halnya dengan pendapat sejumlah hakim agung dan direktur perdata yang diwawancara tim peneliti.

Hakim menganggap kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata adalah dua alasan permohonan PK yang tidak identik atau berbeda penerapannya.

Hakim Agung Djafni Djamal, misalnya, mengatakan kekhilafan hakim itu lebih pada hukum materiil, sedangkan kekeliruan nyata lebih pada hukum acara.

Meskipun ada pendapat hakim agung dan direktur perdata, peneliti menemukan fakta bahwa belum jelas batasan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata.

Baca Juga :  Danrem 043/Gatam Hadiri Rakornis TMMD 110 Tahun 2021

Seringkali keduanya ditafsirkan sama dalam pertimbangan menerima PK. Dengan kata lain, lingkupnya sangat luas, tak hanya hukum formiil tetapi juga hukum materiil.

Praktik demikian bisa jadi muncul karena frasa ‘kekhilafan hakim’ dan ‘kekeliruan yang nyata’ cenderung similar alias sama arti.

Penggunaan dalam Praktik

Masalahnya, penjelasan Pasal 67 huruf f tak memberikan penjelasan lebih lanjut makna kedua frasa itu. Apakah maksudnya sama atau tidak, pembentuk undang-undang, hanya menyebut ‘cukup jelas’.

Dengan menggunakan penafsiran otentik hanya diperoleh pengertian bahwa jika alasan PK atas dasar kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata hanya ditujukan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Cara lain, menggunakan penafsiran gramatika, maka diperoleh kepastian alasan mengajukan PK itu bersifat alternatif karena ada kata ‘atau’. Peneliti menegaskan frasa ‘kekhilafan hakim’ berarti yang khilaf adalah hakim.

Hakim khilaf secara tidak sengaja dan cenderung tidak terlihat. Sebaliknya, ‘kekeliruan yang nyata’ berarti kesalahan atau kekeliruan itu telah nyata, terang, atau jelas terlihat.

Para pemohon PK juga menggunakan legal reasoning yang berbeda-beda ketika mendasarkan permohonannya atas dasar kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Pertama, pemohon yang menggunakan dasar itu secara bersamaan atau satu kesatuan dan berkaitan dengan adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam penerapan hukum. Misalnya, putusan PK No. 8 PK/Pdt/2014.

Kedua, alasan itu dipakai secara bersamaan atau satu kesatuan dan berkaitan dengan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum. Misalnya, putusan MA No.41 PK/Pdt/2014.

Ketiga dipakai bersamaan untuk merangkai fakta persidangan. Misalnya, putusan MA No. 715 Pk/Pdt/2011.

Selanjutnya, keempat, dipakai dalam kasus kesalahan pengetikan atau penulisan dalam putusan. Misalnya, putusan MA No. 329 PK/Pdt/2013.

Kelima, menggunakan alasan-alasan lain dalam putusan hakim. Misalnya, putusan No. 156 PK/Pdt.Sus/2012.

Rekomendasi

Setelah menyimpulkan ada yang ‘tidak beres’ pada penormaan dan praktik alasan PK berupa ‘kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tim peneliti penelitian ini menyarankan tiga hal.

Pertama, perlu diberikan batasan atau ketegasan agar penafsiran kedua frasa tidak semakin meluas sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Kedua, pembatasan bisa dilakukan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai ruang lingkup penerapan Pasal 67 huruf f UUMA.

Ketiga, ke depan perlu dipikirkan kembali penggunanaan ‘kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata’ sebagai alasan PK.

Sebab, ada yang berpendapat hanya novum yang bisa dijadikan sebagai alasan PK.(IWA)

Tulis Komentar

News Feed