oleh

Lingga Kusuma Jabat Plh Bupati Pesibar

PESISIR BARAT – Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Ir. N. Lingga Kusuma, MP. menerima SK Pelaksana Harian (Plh) bupati Pesisir Barat dari gubernur Lampung yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung (Wagub) Chusnunia Chalim, secara bersamaan dengan Sekretaris Daerah/Kota lainnya, Rabu (17/2) di ruang Pusiban Kantor Gubernur Lampung.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Wakil ketua TP PKK Provinsi Lampung, Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung, Anggota Fokorpimda Kabupaten / Kota, berserta undangan yang terbatas.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung yang disampaikan Wakil Gubernur Lampung Menyampaikan bahwa dalam dinamika Pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalankan roda Pemerintahan selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dilakukan Pemilihan Kepala Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Baca Juga :  Pasca Dilantik, Bupati Dendi Akan Melanjutkan Progja Nyata Sebelumnya

“Pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2021 telah berakhir masa jabatan untuk 8 (delapan) Bupati/Wakil Bupati, Walikota/walikota untuk periode 2016-2021,” jelas Wagub.

Dalam rangka mengantisipasi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena proses penyelesaian administrasi usulan penetapan yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat.

Maka Kementerian Dalam Negeri menyampaikan surat Nomor 121/540/OTDA tanggal 26 hal Persiapan Penugasan Penjabat Kepala Daerah dan Surat Nomor 120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021perihal Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.

“Berdasarkan surat tersebut di atas, maka pada hari ini kami sampaikan kepada Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk 8 (delapan) daerah Kabupaten/Kota yang telah berakhir masa jabatan kepala daerahnya. Sejak terhitung tanggal 17 Februari 2021 surat pelaksana harian (Plh) Bupati/walikota dengan masa tugas Bupati/Wakil Bupati Walikota terpilih atau telah ditunjuk penjabat Bupati atau Walikota bagi yang masih dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada baik di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung,” jelasnya. (indra/JJ)

Tulis Komentar

News Feed