oleh

Blunder SKB 3 Menteri: Bermula dari Penyeragaman yang Tak Penting

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 3 Menteri terkait pakaian seragam di sekolah telah menimbulkan pertentangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat Sumbar (Minang),

Meski diancam dengan pengenaan sanksi, Walikota Pariaman, Genius Umar tidak keder dan tetap kukuh menolak menolak melaksanakan SKB 3 menteri. Tegas ia katakan siap menerima konsekuensi apa pun dari sikapnya itu.

Sikap tegas Genius bukanlah pembangkangan, sebab ia mengaku telah menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Surat itu berisi permintaan untuk bisa bertemu langsung membicarakan aturan supaya persoalan ini tidak semakin lebar.

“Saya ingin bertemu membicarakan langsung apakah itu dengan Pak Menteri atau pejabat eselon juga boleh. Saya sudah menyurati, tapi belum dapat respons,” kata Genius kepada wartawan, Sabtu (20/2/2021).

Genius menyatakan tetap pada posisi semula, yakni menolak penerapan aturan sesuai SKB tiga menteri. Ia sudah membicarakan alasannya langsung kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Di Pariaman, tatanan berpakaian di sekolah selama ini tidak pernah ada masalah,” katanya.

Ia menyebut, di daerah yang dipimpinnya itu tidak pernah ada aturan yang mewajibkan siswa nonmuslim memakai kerudung di sekolah.

Apakah itu aturan dari perwako, perda, atau aturan di sekolah. Karena itulah, menurut Genius, di Pariaman tidak perlu menerapkan sesuai dengan instruksi di SKB 3 menteri.

“Kami selama ini tidak pernah memaksakan nonmuslim untuk berpakaian seragam seperti pelajar muslim. Tidak pernah ada perda, perwako, peraturan sekolah. Tapi tidak pernah juga ada yang mempermasalahkan soal pakaian sekolah di Pariaman. Semuanya sudah stabil, jadi kenapa harus terapkan SKB?” katanya.

Genius menjelaskan ia juga memutuskan sikap dari Pemko Pariaman karena merasa daerah punya hak otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar itu, menurut Genius, Indonesia saat ini sudah tidak lagi negara sentralisasi. Karena sudah desentralisasi, kata dia, pemerintah pusat harus menghormati kearifan lokal.

Selain itu, Genius berpendapat dunia pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan standar intelektualitas peserta didik. Tapi juga pendidikan karakter.

Menurutnya, karena Pariaman merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Islam, pendidikan karakter yang diberikan di sekolah adalah pendidikan karakter yang berbasis agama Islam.

Ditegur Kemendagri

Sebelumnya, Genius ditegur Kemendagri karena menolak menerapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait seragam sekolah. Genius menganggap teguran itu merupakan bentuk sapa dari Kemendagri.

“Kalau dalam bahasa Piaman (Pariaman), ditegur itu sama dengan disapa. Saya sering disapa (Kemendagri) kok,” kata Genius Umar, Rabu (17/2).

Genius mengatakan apa yang disampaikannya itu sebagai koreksi untuk pemerintah, khususnya Mendikbud Nadiem Makarim. Meski begitu, Genius menyebut pihaknya tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat.

Begitu juga sebaliknya, dia meminta pemerintah pusat memperhatikan kearifan lokal di daerah.

Teguran Kemendagri itu disampaikan pada Rabu (17/2). Keputusan Genius untuk menolak SKB 3 menteri itu pun membuat banyak pihak mengkritik.

“Kami menegur yang bersangkutan,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik kepada wartawan di Gedung A Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/2).

Ancaman Sanksi

Kemendagri telah menegur Genius Umar secara lisan. Kementerian yang dipimpin Tito Karnavian itu bahkan tidak menutup kemungkinan untuk memberi Wali Kota Pariaman sanksi.

Baca Juga :  Masa Depan Aria-Erlina dan YK-Tulus Masih di Mahkamah

“Sanksi kami memungkinkan, yang jelas melalui komunikasi saya yakin Pak Wali (Kota Pariaman) akan mampu memahami tanggung jawabnya,” ujar Akmal.

“Saya ingatkan tugasnya kepala daerah itu adalah mentaati seluruh peraturan perundang-undangan. SKB adalah peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Langgar UUD 1945

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menilai bahwa SKB 3 Menteri telah bertentangan dengan pasal 31 ayat 3 UUD 1945 mengenai sistem pendidikan nasional.

Seperti yang diketahui, bunyi pasal tersebut yakni pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur undang-undang.

“Jadi segala bentuk perilaku yang bisa meningkatkan iman dan takwa murid itu wajib hukumnya, karena sesuai dengan konstitusi. Jadi akar religinya harus kuat,” kata Mardani dalam diskusi publik yang disiarkan di youtube FNN TV pada Minggu malam (21/2).

Menurutnya, dengan menggunakan pakaian muslim sesuai dengan syariat Islam, maka hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan iman dan takwa. Sehingga kata dia, poin-poin dalam SKB 3 Menteri tersebut meluruhkan upaya membentuk iman dan takwa murid-murid.

“Indonesia ini sangat ramah dengan UU bernuansa agamis, makanya saya mengusulkan, pasal 31 ayat 3 ini untuk dibuatkan UU turunannya,” kata dia.

Politisi dari fraksi PKS itu juga sangat menyayangkan karena SKB tersebut muncul tanpa adanya diskusi dengan DPR sama sekali. Dia juga menyayangkan poin kelima SKB tersebut mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar SKB 3 Menteri itu.

“Dalam poin kelima ini ada sanksi yang harus betul-betul hati-hati. Dialog atau musyawarah lebih baik daripada tiba-tiba dikasih sanksi. SKB ini tidak melalui diskusi DPR. Harusnya setiap keputusan harus ada pilot project-nya. Saya cukup sedih karena ada invisible hand dan interlocking politic di sini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Sosiologi dan Filsafat, Prof Suteki juga menyayangkan adanya SKB 3 Menteri tersebut. Guru besar Universitas Diponegoro itu mengatakan bahwa seharusnya pemerintah melawan ideologi yang bertentangan dengan pancasila, bukan malah membuat aturan baru yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

“Sesuai pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, seharusnya pemerintah menghormati umat islam yang menjalankan keyakinan ajarannya (dengan memakai hijab). Harusnya pemerintah melawan ideologi yang bertentangan dengan pancasila,” jelas dia.

Dia juga menyoroti poin kelima SKB tersebut yakni terkait sanksi bagi yang melanggar. Menurutnya, hal itu tidak tepat dan berlebihan. Karena kata dia, sebelum adanya SKB 3 menteri itu, ada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 (Pasal 3 ayat 4 huruf D) tentang seragam sekolah yang telah mengatur pakaian sekolah sesuai agama masing-masing.

Senada dengan Suteki, Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais menilai bahwa seharusnya pemerintah tidak mengubah secara paksa suatu aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Apalagi jika ditetapkan sanksi tegas bagi yang melanggar. Menurutnya, hal itu malah menunjukkan bahwa tidak ada demokrasi dalam negara ini.

Baca Juga :  Minus Ridho Ficardo, Punggawa PD Berkumpul di Rumah Bang Zul

“SKB 3 Menteri itu mengubah secara paksa, supaya suatu kehidupan bermasyarakat menjadi seragam atau regimented,” kata Amien Rais yang juga menghadiri diskusi online tersebut.

Sementara Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Cholil Nafis mengungkapkan bahwa SKB 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah beratribut agama bertentangan dengan Undang-Undang.

Yang pertama, yaitu Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

“Menurut kami, kasus di Padang memang salah. Siswi non muslim seharusnya jangan disuruh pakai hijab, namun sebaliknya, seorang muslim juga tidak boleh dilarang untuk berbusana muslim. Dalam diktum ketiga SKB 3 Menteri kan sekolah/pemda tidak boleh mewajibkan,” kata Cholil dalam diskusi publik yang disiarkan di youtube FNN TV pada Minggu malam (21/2/2021).

Seperti yang diketahui, dalam diktum ketiga SKB 3 Menteri tersebut tertulis bahwa Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Padahal kata Cholil, dalam agama Islam, seorang muslim harus mengikuti syariat Islam. Yang mana bagi muslimah yang sudah baligh, wajib untuk menutup auratnya.

“Syariah itu kepada muslim, bukan nonis. Nah masalah yang paling krusial kan sekolah mengimbau saja tidak boleh, padahal menurut agama itu wajib. Bagi saya ini sangat menghilangkan aspek agama,” kata pria 45 tahun yang akrab disapa Kiayi Cholil itu.

Selain itu, bukan hanya Pasal 29 ayat 2 UUD 1045 saja, menurutnya SKB 3 Menteri juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat 1 huruf A UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang berbunyi, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

“Dalam poin ini, murid bisa mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan ajaran dari gurunya yang seagama. Nah, dalam SKB 3 Menteri (Poin 3 dan 4) menyerukan (pakai busana muslim) saja tidak boleh bagaimana mau mendapatkan pendidikan agama dengan baik, tentu akan sulit,” kata dia.

Sebagai informasi, bunyi poin keempat SKB 3 Menteri yakni, Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

Bertentangan  Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014

Selain itu, aturan yang bertentangan lainnya kata Cholil, yakni Pasal 3 ayat 4 huruf D Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014, yang berbunyi, pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

“Jadi jelas ya dalam pasal tersebut, aturan mengenai seragam sekolah menjadi kewenangan masing-masing sekolah dengan memperhatikan agamanya. Nah dalam SKB 3 Menteri kan sekolah dan Pemda tidak berwenang untuk mengatur,” ujarnya.

Menurutnya, jika tujuan dari SKB itu untuk meningkatkan rasa toleransi dan mewujudkan kebhinekaan, maka dia menilai SKB tersebut harus direvisi. Karena pola pikir yang salah mengenai dua hal tersebut.

“Sekarang, orang yang menampakkan identitasnya dibilang tidak bhineka atau tidak toleransi, padahal dalam uang Rp75.000 yang baru itu gambarnya pakai baju adat masing-masing daerah yang berbeda dan diakui kebhinekaannya. Nah agama pun begitu,” ujarnya.

Baca Juga :  Artidjo Alkostar, Vonis Berat dari Abdullah Puteh hingga Wendy Melfa

“Kalau kita bertemu umat beragama lain, biarkan saling berdoa dengan agamanya masing-masing tanpa melepas identitasnya (bajunya). Kalau dilepas namanya bukan bhineka, namanya itu seragam. Ini malah bukan toleransi,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, SKB 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu telah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Polemik Sensitif

SKB 3 Menteri ini disahkan pasca kasus pemaksaan penggunaan hijab pada siswi non muslim di Padang, Sumatera Barat, hingga menimbulkan polemik yang sensitif pada bidang keagamaan (Islam).

Anggota DPD RI Tamsil Linrung  mengingatkan para menteri agar tidak melakukan hal yang menyakiti umat Islam. Dalam kondisi seperti sekarang, seharusnya tidak membikin hal-hal yang memunculkan polemik.

Pernyataan itu disampaikan terkait dengan keluarnya SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. “Jangan seperti tak ada kerjaan saja,” kata Tamsil Linrung, Sabtu (20/2).

Tamsil menyarankan agar para menteri fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19, dengan berbagai dampak yang muncul di berbagai aspek kehidupan.

Diingatkannya, saat ini pemerintah sedang menggencarkan dan mengajak umat Islam mengeluarkan wakaf. Semestinya, para menteri berempati terhadap umat Islam. “Malah nyakiti umat. Bikin SKB yang memunggungi rasa empati terhadap umat Islam,” ungkap Tamsil.

PBNU: SKB 3 Menteri Sudah Tepat

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Pendidikan Hanief Saha Ghafur mengatakan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri perihal seragam sekolah sudah tepat.

“Sekolah dan perguruan tinggi negeri harus menjadi ruang interaksi yang terbuka, beragam, dan toleran sehingga menjadi wahana pendidikan multikulturalisme dan toleransi,” ujar Hanief dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.

Hanief mengatakan SKB tersebut menempatkan sekolah pada posisi yang tepat dan benar secara hukum dan hak asasi manusia, khususnya penghormatan terhadap hak-hak di sekolah publik.

Ketua Program Doktor Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia tersebut menegaskan sekolah publik seharusnya memang tidak mewajibkan siswa menggunakan seragam beridentitas tunggal berdasarkan agama tertentu.

Khusus bagi siswi Muslimah, sekolah juga tidak bisa melarang mereka yang ingin mengenakan hijab, sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan SKB Nomor 02/KB/2O2l, Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah dan Atribut Sekolah Negeri di Indonesia.

Penerbitan SKB 3 Menteri itu diharapkan menjadi landasan bagi sekolah untuk tidak memaksakan penggunaan atribut keagamaan tertentu kepada murid dan guru di sekolah negeri. Dalam aturan ini disebut sekolah tidak boleh melarang atau mewajibkan atribut keagamaan tertentu pada siswa atau tenaga pendidik.(*/iwa)

 

Tulis Komentar

News Feed