oleh

Siap-siap! Lampung Segera Vaksinasi Pak Bu Guru

Pak bu guru, siap-siap ya, sebentar lagi giliran kalian yang mesti divaksinasi. Jaga kesehatan!
—-

BANDARLAMPUNG – Sebanyak 15 ribu guru di Lampung masuk dalam skema vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Kabar tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar, di Bandarlampung.

“Berdasarkan pemetaan ada 15 ribu guru berstatus aparatur sipil negara yang siap menerima vaksinasi. Bila vaksin tersedia, tentu kami siap,” ujar Sulpakar, Selasa (23/02).

Sulpakar merinci 15 ribu guru tersebut terdiri dari 8 ribu guru ASN dan 7 ribu guru honorer yang tersebar di Provinsi Lampung.

“Sebanyak 15 ribu orang guru tersebut hanya di sekolah negeri, masih ada lagi di sekolah swasta, dan mungkin jumlah penerima vaksinasi COVID-19 akan bertambah,” katanya.

Baca Juga :  Penambangan di Bibir Sungai Kali Duren: Pemilik Ngaku Punya Izin dari Presiden

Menurutnya, jika tidak memungkinkan untuk melakukan vaksinasi secara keseluruhan akibat keterbatasan ketersediaan vaksin, maka pelaksanaan vaksinasi bagi guru akan diprioritaskan bagi daerah yang telah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka.

“Kami telah mengusulkan kepada Gubernur agar tenaga pendidik dan guru, terutama yang telah melakukan pembelajaran tatap muka menjadi prioritas vaksinasi,” ucapnya.

Ia menjelaskan sejumlah daerah yang telah melaksanakan tatap muka meliputi adalah Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Mesuji dan di Kabupaten Lampung Tengah.

“Kalau vaksinasi COVID-19 berapa pun jatah yang diberikan akan kita laksanakan, dan akan kita data sebab ini merupakan upaya menjaga guru serta tenaga pendidik kita,” katanya.

Dia mengatakan bila nanti vaksinasi telah dilaksanakan bagi guru serta tenaga pendidik, tidak akan mempengaruhi dibuka atau tidaknya pembelajaran tatap muka.

Baca Juga :  Kapolda Lampung Minta Personel Support Penuh Program Kerja Prioritas Kapolri

“Pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran secara daring tetap ditentukan oleh status sebaran kasus COVID-19 tingkat desa, ataupun kecamatan, bila masih berisiko tentu belum akan dilaksanakan,” katanya lagi.(ant/iwa)

Tulis Komentar

News Feed