oleh

Menyaksikan Pembalakan Hutan di Register 40 Gedong Wani

-HEADLINE, KOTA-40 views

BANDARLAMPUNG – Ternyata pembalakan kayu ilegal itu tak jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Lampung.

Bukan cuma di Mesuji atau di hutan-hutan di kawasan hutan yang jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Lampung, melainkan di Kawasan Register 40 Gedong Wani, tepatnya di Desa Karangrejo, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk sampai ke lokasi Kawasan Register 40 Gedong Wani cuma butuh waktu setengah jam dari Bandarlampung.

Haluanlampung bersama sejumlah kru media lain berkesempatan mendatangi kawasan itu bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Selasa (23/02) lalu.

Agenda kunjungan adalah meninjau lokasi penebangan pohon jenis kamelina di atas tanah register itu.

Di sana, haluanlampung mendapati ada satu pabrik tapioka, PT Darma Agrindo yang beroperasi leluasa. Letaknya tak jauh dari lokasi pembalakan liar.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Perjuangkan Masalah Perbedaan Bea Masuk Ekspor dan Siap Melaporkannya Ke Pusat

Tapi Penanggung Jawab PT Darma Agrindo mengaku tak tahu menahu adanya kasus pembalakan liar, meski lokasi penebangan hutan liar ada di depan mata mereka.

“Kalau itu saya kurang tahu (pembalakan liar). Saya di sini baru, baru beberapa tahun di sini, jadi kurang paham juga ya, yang penting saya di sini untuk mengawasi pabrik tapioka,” ujarnya.

Menanggapi itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Zulhaidir meminta pada pihak perusahaan agar lebih mengawasi lingkungannya agar tidak terjadi lagi pembalakan liar.

“Kalian di sini harus tingkatkan lagi patroli, karena ada kewajiban dari perusahaan mengamankan, kalau ada yang merambah dan lain-lain, bapak (Ko Acin) yang ngurusin gak jadi masalah, laporkan karena bapak yang punya hak, tapi kalau ada apa apa larinya ke sini (PT. Agrindo),” katanya.

Baca Juga :  Berawal Hibah dari Pemilik Tanah Hi. M Djamsari pada 1960

Ditemui usai peninjauan, Zulhaidir menjelaskan bahwa sidak dalam rangka klarifikasi untuk menindaklanjuti surat GPAN Indonesia yang melaporkan adanya penebangan kayu di kawasan register 40.

Dalam laporan GPAN disebutkan bahwa penebangan liar terjadi di dua lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yakni di lokasi yang bekerjasama dengan Gapoktan dan sebagian berada di wilayah perusahaan tapioka.

“Kita akan kumpulkan semua fakta yang kita dapatkan di sini. Kami harus cermat, nanti hasilnya kami laporkan kepada kepala dinas,” tegasnya.

Herannya, tak ada satupun kesimpulan yang tegas dalam inspeksi mendadak ke kawasan itu.

Terkait peristiwa adanya praktik penebangan liar di lokasi itu, pihak pabrik tapioka hanya diberi teguran lisan.

Baca Juga :  YBM PLN UID Lampung Santuni Mustahik 

“Izin pabrik itu ada dari Menteri Kehutanan memang peruntukannya untuk pabrik tapioka. Tapi kurang pengawasan dari pemegang izin. Jika masih mengulangi lagi masih kejadian lagi sampai tiga kali, nanti kan ada evaluasi IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) pabrib itu. Sebab mereka berkewajiban mengawasi,” tandas Zulhaidir.

Saat di lokasi Haluanlampung menemukan kawasan hutan yang sudah terbuka, akibat penebangan hutan liar.

Selain itu, awak media juga mendapati pengelolaan limbah pabrik tapioka yang asal-asalan. Pabrik membuang limbah sembarangan hingga membiarkan limbah menumpuk, kotor, bau dan berwarna hitam.

(Sus)

Tulis Komentar

News Feed