oleh

Dilema Pidana Mati Koruptor Dana Bansos Covid-19

-Opini-163 views

DILEMA pidana mati menjadi kata kunci yang dapat menggambarkan kerasnya perdebatan tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 seperti ramai mengemuka pada waktu belakangan ini sebagaimana banyak dibaca pada pelbagai media sosial.

Kalangan netizen dari kaum mileneal, pengamat politik, hukum, dan sosial budaya seolah-olah “greget” dengan kelakuan koruptor yang mengkhianati kepercayaan rakyat dan tidak empati dengan kondisi pandemi covid-19, dimana mereka melakukan korupsi dana bansos covid-19 yang jumlahnya trilyunan rupiah.

Ada yang membandingkan penjatuhan pidana mati seperti di China yang tanpa pandang bulu memidana mati banyak pejabat korupsi, bahkan pernah diterapkan pada wakil perdana menterinya.

Apalagi penjatuhan pidana mati ada dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR, walaupun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang belum pernah diterapkan.

KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Korupsi merupakan permasalahan global yang menjangkiti negara-negara di dunia mulai dari negara miskin sampai dengan negara maju. Korupsi bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara karena tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

Mengamati perkembangan korupsi di dunia, tidak ada satupun negara yang terbebas dari praktik korupsi, terlebih lagi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia.

Tetapi, tidak ada jalan pintas dan jawaban mudah untuk keluar dari jeratan korupsi tersebut.

Bahkan dilihat dari berbagai perspektif, korupsi sangat layak digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), bukan lagi kejahatan biasa (ordinary crime).

Korupsi telah dipandang masyarakat dunia sebagai kejahatan yang mengancam berbagai aspek pembangunan dan kualitas kehidupan (crime against development and the quality of life).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Melawan Korupsi menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat (threat to the stability and security of societies); merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi (undermining the institutions and values of democracy); merusak nilai-nilai etika dan keadilan (undermining ethical values and justice); membahayakan/mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (jeopardizing sustainable development and the rule of law); dan mengancam stabilitas politik (threaten the political stability).

PBB dan negara di dunia memiliki pandangan yang sama berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kerjasama antara negara-negara sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi memiliki dampak yang luar biasa terhadap suatu negara sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga.

Salah satu upaya pencegahan adalah dengan mengenakan hukuman yang berat, seperti seumur hidup, pidana denda yang besar, pidana tambahan uang pengganti korupsi dan pengenaan sanksi-sanksi pidana dalam UU TPPU yang bertujuan untuk memiskinkan koruptor.

Tetapi dalam kenyataannya, hukuman di atas belum menjerakan koruptor, dimana kejahatan korupsi terus meningkat dengan jumlah fantastis seperti kasus bansos covid-19, jiwas raya dan ASABRI yang merugikan negara trilyunan rupiah.

DILEMA PIDANA MATI

Penjatuhan pidana mati dimungkinkan terhadap koruptor dana bansos covid-19 berdasarkan Pasal 2 UU TIPIKOR, ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ayat (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Pada bagian penjelasan UU TIPIKOR, Pasal 2 Ayat (2) menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Dengan demikian, ancaman hukuman mati dapat diterapkan terhadap yang dijerat dengan Pasal 2 UU Tipikor dengan syarat tertentu.

Sementara itu, meski tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan koruptor terkait bansos untuk Covid-19, tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR, dalam hal mana pasal-pasal tersebut tidak mengancamkan pidana mati.

Oleh karena itu apabila muncul komplain dari netizen bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor sebagaimana harapan mereka, seyogianya jangan menyalahkan hakim atau pengadilan, karena pengadilan adalah mengadili berdasarkan dakwaan penuntut umum.

Apabila penuntut umum menggunakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR, dalam hal mana pasal-pasal tersebut tidak mengancamkan pidana mati, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana mati menggunakan Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR.

Perkembangan dunia internasional juga menghendaki hapusnya pidana mati, sehingga RUU KUHP Baru kita menghapus pidana mati dari stelsel pidana pokok.

Pidana mati hanya dapat dijatuhkan pada pasal yang mengancamkan pidana mati. Konsekuensinya, apabila penuntut umum tidak mendakwa dengan pasal yang mengancam pidana mati, maka pidana mati tidak dapat dijatuhkan.

Dan sepertinya dilema pidana mati akan terus menjadi dilema bagi para hakim bila tuntutan hukuman mati terus disuarakan masyarakat.    ***

***Oleh: Gustina Aryani, SH, MH
Hakim Ad Hoc Tipikor PN. Tanjungkarang Kelas 1A

Tulis Komentar

News Feed