oleh

Bendungan Way Sekampung: Ganti Rugi yang Terbendung

-KOTA-121 views

 BANDARLAMPUNG – Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin hari ini akan meninjau Bendungan Way Sekampung di Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Senin, 22 Maret 2021.

Wapres akan membawa sejumlah pejabat Dirjen SDA Kementerian PU. Ini adalah peninjauan yang hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo. Direncanakan peresmian mega proyek ini akan dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri tahun ini oleh presiden.

Pembangunan bendungan ini sejak awal sudah mendapat perhatian banyak pihak karena adanya kejanggalan dalam pelaksanaannya hingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta menguntungkan kelompok tertentu.

Lembaga Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) Provinsi Lampung yang intens menyoroti kejanggalan tersebut menyebutkan ada dugaan permainan ganti rugi pengadaan tanah pembangunan bendungan.

Baca Juga :  Focus Group Discussion "Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021" di Provinsi Lampung

Lembaga itu mengendus adanya indikasi konspirasi antara pihak panitia pengadaan tanah ATR/BPN di kabupaten setempat.

FAGAS menilai bahwa masyarakat, oknum aparat/jaksa dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung secara berjamaah, diduga telah mengambil keuntungan yang sangat besar.

Untuk itu, FAGAS Lampung menuntut agar pihak berwenang mengusut tuntas permasalahan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Way Sekampung tahap 1, 2, dan 5, dan ganti rugi lahan Bendungan
Lampung Timur yang banyak menuai kejanggalan yang diduga melibatkan oknum Balai Besar WSMS.

FAGAS juga mendesak kepada Presiden RI/Wapres yang akan meresmikan Bendungan Way Sekampung agar memerintahkan KPK dan aparat penegak hukum untuk mengusut semua permasalahan pembangunan Bendungan Waysekampung Kabupaten Pringsewu dan Bendungan
Margatiga Kab. Lampung Timur (Paket I & III).

Baca Juga :  YBM PLN UID Lampung Santuni Mustahik 

Selain itu FAGASS meminta Presiden RI/Wapres yang akana meresmikan Bendungan Way Sekampung untuk segera mengintruksikan Kementerian PU Dirjen SDA agar memecat Kepala BBWSMS dan Kasatker Bendungan dan oknum Balai yang diduga banyak ikut terlibat
dalam permasalahan tersebut.(iwa)

Tulis Komentar

News Feed